- VIVA/M Ali Wafa
VIVA - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Soedirman, Hibnu Nugroho, melihat adanya perlawanan para koruptor (corruptor fight back) kepada Kejaksaan Agung termasuk menggoyang posisi ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung. Menurutnya, itu adalah bagian dari paradigma.
“Paradigma untuk melawan,” kata Hibnu dikutip dalam Podcast resmi Kejaksaan Agung, Rabu, 13 Oktober 2022.
Untuk menghadapi perlawanan para koruptor, Hibnu menyarankan Kejagung untuk konsisten dalam penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi. Konsistensi yang dimaksud adalah tidak tebang pilih, objektif, dan berkelanjutan (sustainable).
"Dengan konsisten, masyarakat akan tahu bahwa ini jaksa betul, bahwa ini jaksa tidak ada kepentingan, sehingga tidak ada kekhawatiran dalam masyarakat," katanya.
Baca juga: Jaksa Agung: 11,44 Persen Pegawai Kejagung Belum Lapor Harta Kekayaan
Ia mengingatkan sehebat apapun penegakan hukum jika tidak didukung dan diikuti masyarakat seperti melaporkan dan sebagainya, tidak akan berguna. Karena itu, kinerja jaksa harus berbasis pada kepentingan masyarakat.
"Apa yang diinginkan masyarakat ini artinya politik hukum harus konsisten. Jangan sekarang naik, besok turun," katanya.
Ilustrasi jaksa.
Tunjukkan Kemajuan
Hibnu menilai kinerja kejaksaan saat ini menunjukan kemajuan yang berarti. Pertama, penanganan kasus dinilai berjalan profesional dan menekankan pada asas dominis litis (pengendali lanjut atau tidaknya perkara).
Kedua, Kejagung saat ini banyak menangani kasus kasus besar yang merugikan negara dan menyedot perhatian publik.
"Saat ini, perkara besar bukan hanya di KPK, tapi di Kejagung dan ini kasus-kasus naik terus. Ini cermin jaksa sudah berhasil dengan kemampuannya dan integritasnya," ujarnya.
Ilustrasi kejaksaan.
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
Hibnu juga mengapresiasi Kejagung yang terbuka kepada publik terkait penanganan oknum-oknum kejaksaan yang melanggar aturan. Contohnya Jaksa Cilacap ditangkap.
“Bagus itu, membuat daerah lain berbenah,” ujarnya.
Restorasi Justice
Hibnu juga menyoroti restorasi justice yang saat ini dilakukan Kejaksaan. Ia mengatakan restorasi justice tidak hanya bisa diterapkan pada tindak pidana umum, tapi juga dalam tindak pidana korupsi.
Dalam penelitiannya, ketika ada temuan korupsi, langsung diadakan pendekatan atau mediasi untuk dikembalikan. Hibnu mengatakan pendekatan mediasi menjadi satu hal yang harus dikembangkan para jaksa di masa depan.
"Kalau istilah hukumnya jangan SPDP dulu, tapi mediasi penal. Jadi jangan sampai semua berujung pada litigasi, yang terjadi adalah over kapasitas," ujarnya.
Pasca Kebakaran Hebat Gedung Kejagung
- VIVA/M Ali Wafa
Ia mengakui dalam penerapan restorasi justice tindak pidana korupsi rawan gesekan dengan para aktivis atau pegiat korupsi. Karena itu, perlu ada pembatasan dan konsistensi dalam pelaksanaannya.
"Itu rawan memang untuk dipermainkan. Jadi harus dibatasin. RJ itu ada positif ada negatifnya," tuturnya.
Kejagung saat ini sedang menyelidiki sejumlah kasus mega korupsi. Antara lain, korupsi ASABRI, Jiwasraya, LPEI, Askrindo Mitra Utama (AMU) dan lainnya.
