- VIVA / Reza Fajri
VIVA – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, menjelaskan alasan beberapa tokoh, akademisi termasuk dua menteri masuk dalam jajaran Dewan Pengarah lembaganya.
Menurut Handoko, selama ini persoalan kegiatan riset adalah mulai dari SDM, infrastruktur hingga anggaran yang tercecer di berbagai lembaga. Ia pun menyambut baik, keberadaan Dewan Pengarah karena diharapkan membantu mengonsolidasikan program-program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan di Tanah Air yang berada di lintas lembaga.
"Tujuannya untuk mengonsolidasikan program-program karena riset kan lintas lembaga. Jadi bagaimana program itu bisa lebih dioptimalkan. Sehingga anggaran secara keseluruhan lebih efisien," kata Handoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 13 Oktober 2021 usai pelantikan Dewan Pengarah BRIN.
Sekadar diketahui, dua menteri yang menjadi Dewan Pengarah di BRIN adalah Sri Mulyani yang juga Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Menurut Handoko yang juga merupakan ilmuwan di kebidangan Fisika ini, Dewan Pengarah tak akan masuk ke ranah eksekusi. Namun hanya memberikan dukungan teknokratis dan politis.
"(eksekusi) Itu jadi tanggung jawab saya. Tapi saya tentu perlu dukungan karena sebagaimana diketahui saya mengumpulkan semua unit riset dari semua kementerian. Itu bukan berarti saya lakukan sendiri. Saya kan harus mengembalikan layanan riset yang tadi tadinya mereka butuhkan ke kementerian lagi. Tentu itu butuh koordinasi yang tidak mudah," tutur mantan Kepala LIPI tersebut.
Ia kini menggambarkan, BRIN sudah bekerja terkait penataan manajemen dan perekrutan periset handal dari berbagai tempat insitutsi. Kini di lembaga baru tersebut yang dipimpinnya, terdapat tujuh deputi yang ketujuhnya melayani kerja - kerja para periset.
Jadi bisa dikatakan, periset sekarang di bawah naungan BRIN tak perlu rumit- rumit bekerja soal adminstrasi yang menumpuk.
"Jadi tidak perlu pusing dengan infrastruktur, maintanance dan sebagainya. Sehingga anggaran yang diperoleh periset bisa murni untuk riset, bukan yang lain," kata dia.
"Sebetulnya mirip seperti BNPB juga. Kalo BNPB kan juga lintas kementerian. Oleh krena itu di BNPB ada Dewan Pengarah juga. Jadi fungsinya sebagai payung supaya semua lebih mudah dikonsolidasikan," sambungnya.
Megawati Soekarnoputri Dilantik Presiden Sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN
- Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Sekadar diketahui, selain dua menteri tersebut, ada Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah, ex-officio. Sementara, Sudhamek Agung Waspodo Suyoto sebagai Sekretaris. Dan di Anggota Dewan Pengarah terdapat nama-nama seperti Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisworo dan Tri Mumpuni.
Riset Berbasis Ideologi
DPP PDI Perjuangan, mengucapkan selamat dan berbangga atas pelantikan jajaran Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh Presiden Joko Widodo.
Dimana Megawati Soekarnoputri sebagai ketua. Diharapkan mempercepat akselerasi riset dan inovasi nasional sehingga bisa berkompetisi di kancah dunia.
"Semoga BRIN bisa menata dan mengelola seluruh lembaga riset serta membawa Indonesia bergerak menuju negara berbasis ilmu pengetahuan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ikut menemani Megawati dalam acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu 13 Oktober 2021.
Hasto memuji keputusan Presiden Jokowi, yang menempatkan BRIN sebagai infrastruktur kemajuan bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menempatkan riset dan inovasi sebagai pilar Indonesia Berdikari, hal itu tentunya mendapat dukungan penuh dari PDI Perjuangan.
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menempatkan Ketua Dewan Pengarah BPIP ex officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, menurutnya juga merupakan keputusan tepat.
Selain Megawati, ada pula Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di jajaran Wakil Ketua Dewan Pengarah. Sementara akademisi dan ekonom seperti Emil Salim dan sejumlah ilmuwan lainnya juga berada di jajaran Dewan Pengarah.
"Karena riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa agar Indonesia benar-benar berdaulat, berdikari, dan bangga dengan jati diri kebudayaannya. Kebijakan pembangunan pun harus berlandaskan pada riset dan inovasi ilmu pengetahuan serta teknologi, yang berpedoman pada ideologi Pancasila," jelasnya.
