Kumpulkan Eselon I, Halim Bahas Monitoring dan Evaluasi Persoalan Ini

Mendes PDDT Abdul Halim Iskandar
Sumber :
  • Didi-Kemendes PDDT

VIVA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengumpulkan pejabat eselon I Kemendes PDTT. Halim memimpin rapat untuk membahas beberapa persoalan seperti Dana Desa.

Menteri Desa Pertanyakan Pembikin Isu PKB Terima Jatah Kursi Menteri Kabinet Prabowo

Dia menjelaskan agenda utama rapat pada Kamis kemarin, 14 Oktober 2021 adalah membahas monitoring dan evaluasi dana desa serta daily report pendamping desa. Ia menyampaikan agenda ini penting dibahas karena Kemendes PDDT pada 2022 harus mempunyai forum untuk memantau seluruh pelaporan sistem kegiatan pendamping desa.

“Maksud saya, karena data kita (Kemendes PDTT) ini data besar dan di situ ada by name by addres. Kita berkewajiban untuk memproteksi. Jangan sampai kemudian ada masalah," kata Halim, dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat, 15 Oktober 2021.

Istana Tegaskan Dua Menteri PKB Bertemu Jokowi Tak Bahas Hak Angket

Menurut dia, bila pendamping desa melaporkan baik secara monitoring evaluasi dana desa maupun daily report maka akan diketahui pergerakan di desa. Dengan demikian, bisa diketahui pendamping yang aktif menyampaikan laporan sehari-hari.

Maka itu, Halim bilang Kemendes PDTT akan terus coba update data real time oleh desa. Pun, dari situ akan terlihat jumlah desa yang sudah melakukan update data secara real time.

Dua Menteri PKB Tak Bahas Hak Angket saat Bertemu Jokowi di Istana

"Dari data tersebut bisa dilihat, desa yang datanya statis akan bisa kita cek. Jika tidak ada dinamika data sama sekali. Nah, itu akan terpantau," sebutnya.

Sebelumnya, Halim berharap agar jumlah anggaran dana desa tahun 2022 tak mengalami penurunan yakni tetap sekitar Rp72 triliun. Ia mengatakan demikian karena imbas pandemi, jumlah kemiskinan meningkat.

Adapun, penyaluran dana desa sudah dipraktikkan pada 2015 dengan anggaran sebesar Rp20,67 triliun. Lalu, 2016 Rp46,98 triliun, 2017 sebesar Rp60 triliun. Kemudian, 2018 sebesar Rp60 triliun, 2019 Rp71 triliun, dan 2021 Rp72 triliun. 

“Karena tugas desa semakin banyak. Termasuk tugas yang berkali-kali disampaikan Pak Presiden bahwa 2024 Indonesia harus terbebas dari kemiskinan kronis," ujar Halim, 21 September 2021.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya