- Istimewa.
VIVA - Tokoh nasional, Rizal Ramli, berbicara mengenai oligarki dari masa Presiden Soekarno sampai era sekarang ini. Menurutnya, oligarki di masa pemerintahan Presiden Jokowi sangat berkuasa.
"Pada masa Bung Karno, Soeharto, Habibie, Gus Dur dan Megawati, mereka berpengaruh dalam bidang ekonomi, bisa lobi tapi tidak bisa mengatur-atur kebijakan negara," kata Rizal Ramli, Jumat, 15 Oktober 2021.
Buat oligarki, kata dia, keuntungan finansial dari proyek relatif kecil dibandingkan keuntungan dari perubahan-perubahan kebijakan yang menguntungkan oligarki. Karena pemerintah saat itu punya sikap yang tegas, tak mau diatur-atur.
Rizal Ramli ikut hadir dalam Peringatan Hari Tani Nasional di Kabupaten Bogor.
- Istimewa.
Namun, dia menuturkan di era pemerintahan Jokowi, oligarki bisa leluasa menjalankan bisnisnya. Bahkan, lanjut Rizal, kebijakan negara pun bisa diatur demi melanggengkan bisnis meski harus mengorbankan rakyat.
Baca juga: Rizal Ramli Beri Solusi Atasi Konflik Agraria di Hari Tani Nasional
Politik Balas Budi
Menko Ekuin era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu menduga praktik bisnis yang dilakukan oligarki tidak lepas dari lemahnya pemerintah yang "disponsori" saat pemilihan presiden. Kebijakan negara pun dapat dikendalikan oligarki akibat politik balas budi.
"Misalnya perpanjangan konsesi pertambangan 20 tahun, dari UU Minerba di Omnibus Law bernilai ratusan miliar dolar, penghapusan royalti batubara yang berpotensi hilangnya pendapatan negara hingga puluhan triliun rupiah, kerugian kesejahteraan buruh di UU Omnibus dan sebagainya," ujar Rizal Ramli yang juga mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu.
Rizal menambahkan oligarki berhasil memperkaya dirinya puluhan kali jika yang berkuasa bisa diatur kebijakannya. Apalagi didukung sistem otoriter, UU ITE, sehingga kritik terhadap kebijakan bisa diredam.
Boneka Baru
Dalam konteks Pilpres 2024, dia menduga oligarki tengah sibuk mempromosikan calon "boneka baru” yakni Ganjar Pranowo dengan menyewa PollsteRP, InfluensenRp dan BuzzerRp, juga kampanye media dan persepsi palsu.
"Semakin heboh semakin mantap. Heboh tanpa isi, heboh tanpa keberpihakan kebijakan untuk rakyat, heboh tanpa leadership dan kompetensi, heboh tanpa prestasi kinerja. Calon boneka yang pas untuk melanjutkan kebijakan pro-Beijing," tutur Rizal.
