Negeri yang (Tak) Ramah Anak

ilustrasi kekerasan seks
ilustrasi kekerasan seks
Sumber :
  • VIVA.co.id/istimewa

VIVA – Pria yang dituduh mencabuli tiga anaknya di Kabupaten Luwu Timur, Sabtu pekan lalu, didampingi dua orang pengacara, mendatangi Markas Polda Sulawesi Selatan di Makassar. Bukan untuk memenuhi panggilan pemeriksaan oleh polisi, melainkan melaporkan mantan istrinya yang juga ibu dari ketiga anak mereka dan satu laman berita investigasi, Projectmultatuli.org.

Lelaki berinisial SF yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur itu melaporkan bekas istrinya, RS, dan laman Projectmultatuli.org atas tuduhan pencemaran nama baik terhadapnya. Yang dia persoalkan cuma kata “pemerkosaan” yang digunakan dalam artikel Projectmultatuli.org, berdasarkan keterangan RS dan sejumlah sumber, lantas menjadi viral di media sosial.

Padahal, menurut si pengacara, tindak pidana yang diselisik ulang oleh polisi itu, setelah penyelidikannya sempat dihentikan pada 2019, merupakan “pencabulan”, bukan “pemerkosaan”.

Gara-gara terlalu ‘gercep’

Kasus dugaan pencabulan atau pemerkosaan terhadap tiga anak yang semuanya berusia di bawah sepuluh tahun itu semula hanya menjadi perhatian segelintir kalangan di Luwu Timur, kota yang berjarak 550 kilometer dari ibu kota Sulawesi Selatan, Makassar, pada 2019.

Ayah korban dugaan pencabulan di Luwu Timur laporkan mantan istrinya
Photo :
  • tvonenews.com

Ayah korban dugaan pencabulan di Luwu Timur laporkan mantan istrinya

Menjadi perhatian nasional setelah si ibu para korban, RS, bersama LBH Makassar menggelar konferensi pers di Makasssar, pada 7 Oktober 2021. Mereka meminta kasus itu diselidiki ulang dan menuntut Markas Besar Polri untuk mengambil alih penyelidikan yang sepanjang dua tahun sebelumnya ditangani oleh Polres Luwu Timur dan Polda Sulawesi Selatan. LBH menengarai banyak yang tak beres dalam proses pengusutan kasus kekerasan seksual terhadap anak itu, baik di tingkat Polres Luwu Timur maupun Polda Sulawesi Selatan, dan karenanya sudah selayaknya ditangani Markas Besar Polri.