Tolong Jangan Kebablasan Stempel Hoax

Berita media massa diberi stempel hoax
Berita media massa diberi stempel hoax
Sumber :
  • Istimewa/IG @humasreslutim

VIVA – Tokoh pers Indonesia Mochtar Lubis dalam bukunya "Wartawan Jihad" pernah menekankan prinsip-prinsip penting pers. Prinsip itu antara lain menyampaikan kebenaran, berita akurat, bertanggung jawab terhadap hukum dan kebaikan masyarakat dan mengkritik oknum pemerintah yang menyeleweng. 

Pers sebagai pilar demokrasi karena itu perlu dijaga kebebasannya sebagai wujud kedaulatan rakyat. Wartawan yang merdeka dalam mencari dan menyampaikan informasi adalah krusial demi keberlangsungan demokrasi dan penegakan HAM. Pers sendiri diatur secara khusus di Indonesia. Aturannya tertuang dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Namun era kini, pers menghadapi tantangan baru. Harus berjibaku memerangi hoax. Namun nahasnya, pers yang berusaha membasmi hoax itu harus menelan pil pahit. Malah baru-baru ini, ada sejumlah berita yang dicap hoax.

Padahal perlu diketahui wartawan bekerja dalam pemberitaan ada etikanya. Bukan sembarang comot informasi lalu tulis. Ada aturan dalam peliputan, pelaporan dan penulisan sebuah karya jurnalistik.

Sebut saja kasus dugaan pemerkosaan ayah terhadap tiga anaknya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel). Berita itu sempat mendapat sorotan luas oleh media massa nasional. Netizen se-jagat Twitter juga memberi perhatian besar atas kasus mengerikan tersebut. Mirisnya, media massa yang awalnya memberitakan soal kasus ini dengan melakukan investigasi sempat diberi stempel hoax.

Project Multatuli yang mengangkat pemberitaan itu sempat diberi stempel hoax oleh akun Instagram Polres Luwu Timur @humasreslutim dalam stories-nya. Padahal website berita tersebut menyatakan jelas mereka melakukan investigasi sesuai dengan prinsip jurnalistik. Dan benar, setelah mendapat perhatian publik diketahui kasus itu memang nyata ada. Hanya belakangan kata polisi karena tidak cukup bukti maka tidak dilanjutkan saat itu.

Cap hoax yang sembarangan ini kemudian menuai reaksi. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersuara agar aparat secara lembaga lebih berhati-hati dalam merespons pemberitaan. AJI juga menyesalkan sehari setelah berita yang berjudul “Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan”, situs web tersebut diserang DDos sehingga beritanya tak bisa diakses.