- dok Polri
VIVA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh kapolda dan kapolres untuk menindak tegas oknum anggota kepolisian yang melanggar aturan saat menjalankan tugasnya. Dia meminta agar tidak ragu menjatuhi sanksi tegas berupa pemecatan.
Sigit menyampaikan perlunya sanksi tegas terhadap anggota bandel agar bisa jadi contoh bagi yang lainnya.
"Jadi, tolong tidak pakai lama. Segera copot, PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat), dan proses pidana! Segera lakukan. Dan, ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya minta tidak ada Kasatwil yang ragu. Bila ragu, saya ambil alih," kata Sigit dalam memberikan arahan pada Selasa, 19 Oktober 2021.
Menurut dia, perbuatan oknum anggota kepolisian yang disorot publik telah merusak marwah institusi Polri. Selain itu, oknum anggota tersebut juga mencederai kerja keras dan komitmen dari personel Korps Bhayangkara yang telah bekerja secara maksimal untuk masyarakat.
“Saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini, dan kita harus melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, capek yang selama ini berusaha berbuat baik, terus hancur gara-gara hal seperti ini," jelas eks Kapolda Banten itu.
Dia meminta hal ini disikapi secara serius dan direspons dengan langkah konkret. Sigit mengapresiasi seluruh personel yang selama ini telah berjuang dan bekerja keras menjaga nama baik institusi serta bekerja untuk kepentingan bangsa Indonesia.
Maka itu, ia berharap perilaku oknum tersebut tak mengendurkan semangat personel yang bekerja baik selama ini.
"Saya berikan apresiasi atas kerja keras. Tetap semangat dan yakini apa yang dilakukan di lapangan benar sesuai SOP. Bila ada kesengajaan dan pelanggaran dari oknum bisa menjatuhkan marwah institusi, maka saya minta tak ada keraguan untuk memberikan tindakan tegas," tutur Sigit.
Kemudian, Sigit berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan masukan dan kritiknya. Menurut dia, semua aspirasi akan dijadikan bahan evaluasi demi kebaikan dan kemajuan Polri.
Menurut dia, Polri adalah lembaga yang terbuka dan tidak anti-kritik. Apalagi masukan yang sifatnya membangun untuk menjadikan lebih baik lagi ke depannya.
"Jangan anti-kritik, apabila ada kritik dari masyarakat lakukan introspeksi untuk menjadi lebih baik," sebut mantan Kabareskrim tersebut.
