- Istimewa
VIVA – Kementerian Agama RI berharap pondok pesantren terus melakukan inovasi untuk beradaptasi pada era perkembangan dan kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Misal, inovasi sporadis yang dilakukan oleh satu atau beberapa pesantren tanpa adanya tema tunggal, serta dilaksanakan menurut persepsi masing-masing pesantren.
“Kemudian inovasi yang diprakarsai oleh lembaga non-pemerintah, dan inovasi yang diprakarsai oleh pemerintah,” kata Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag, Achmad Gunaryo melalui keterangannya pada Rabu, 20 Oktober 2021.
Menurut dia, perlu ada upaya untuk mendorong penguatan peran pesantren sebagai institusi pemberdayaan masyarakat. Sebab, pesantren memiliki posisi strategis yang merupakan basis baru ekonomi umat.
"Terlebih dahulu memahami pesantren dan belajar dari pengalaman pemberdayaan masyarakat oleh pesantren, untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh pesantren di era digital ini," ujarnya.
Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia
- VIVA/Muhamad Solihin
Ia menjelaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai landasan hukum yang kuat, dan menyeluruh penyelenggaraan pesantren yang dapat memberikan rekognisi terhadap kekhasannya.
"UU Pesantren memberikan akses dan ruang gerak bagi pesantren untuk dapat kerja sama, baik antarsesama pesantren maupun dengan lembaga lain, dan diberikan afirmasi serta fasilitasi dalam penyelenggaraan kerjasama tersebut," jelas dia.
Ia menambahkan pesantren tidak hanya berkontribusi dalam penguatan literasi keagamaan masyarakat sekitar, tapi juga ikut membantu mengembangkan ekonomi.
“Ini baru sebagian pesantren saja, karena masih banyak pesantren yang memiliki kegiatan ekonomi yang belum kami hadirkan dalam bentuk buku seperti ini,” ucapnya.
