- tvOne
VIVA - Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar, dan Koordinaror Kontras, Fatia Maulidiyanti, urung menjalani mediasi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait laporan yang dibuat Luhut. Sejatinya, mediasi dilakukan hari ini, Senin, 25 Oktober 2021.
"Tidak ada jadwal mediasi hari ini," kata Kuasa hukum Haris Azhar, Nurkholis Hidayat, kepada wartawan.
Aktivis HAM Haris Azhar di acara ILC 17 Desember 2019
- tvOne
1 November
Hal senada disampaikan pengacara Luhut, Juniver Girsang. Kata dia, penundaan ini telah disampaikan polisi ke pihaknya.
Dia mengatakan mediasi akan dilakukan 1 November 2021. Juniver mengklaim hal ini atas permintaan pihak Haris.
Ketua Umum Peradi Juniver Girsang.
- Peradi.
"Saya baru diinfo polisi mediasi ditunda Senin tanggal 1 November atas permintaan dari tim Haris A," kata Juniver lagi.
Baca juga: Arti Masker Tanda Silang Haris Azhar
Sudah Pernah Ditunda
Sebelumnya, mediasi antara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dengan Luhut juga ditunda. Harusnya, mediasi dilakukan pada Kamis, 21 Oktober 2021, lalu.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memenuhi pemeriksaan di Polda Metro Jaya
- ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Agenda itu disebut dibatalkan Polda Metro Jaya. Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum Haris dan Fatia, Pieter Ell. Kata dia, rencana mediasi itu ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.
"Sudah ketemu dengan penyidik dan ternyata oh ternyata acara hari ini ditunda oleh penyidik. Ditunda untuk waktu yang (belum) ditentukan," ujarnya di Markas Polda Metro Jaya, Kamis, 21 Oktober 2021.
Luhut Laporkan Haris
Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulida ke kepolisian karena merasa nama baiknya telah dicemarkan dan difitnah.
Luhut Binsar Pandjaitan.
- VIVA/M Ali Wafa
Luhut melaporkan keduanya lantaran unggahan video berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya' yang diunggah di akun YouTube Haris Azhar.
Video tersebut membahas laporan sejumlah organisasi termasuk Kontras tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI, di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua.
