- Dokumentasi Kementerian Agama.
VIVA – Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas kembali melontarkan pernyataan yang menimbulkan kontroversi. Kali ini dalam webinar memperingati Hari Santri yang diselenggarakan PBNU, Gus Yaqut menyebut bahwa Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama atau NU.
Kader muda Nahdlatul Ulama (NU), Rahmad Hidayat Pulungan menilai pernyataan Menteri Yaqut atau Gus Yaqut hal yang wajar dan tidak kontroversial apabila dilihat secara jernih serta tidak memiliki tendensius politik. Menurut dia, membaca pernyataan Gus Yaqut sangat sederhana jika dari sudut pandang Ushul Fikih.
“Setiap lafaz atau ucapan memiliki dua makna, yaitu umum dan khusus, maka tergantung dilalahnya atau penunjukannya. Nah, apa yang disampaikan Menteri Agama secara teks dan konteks tujuannya untuk khusus, bukan bermakna umum," kata Rahmat melalui keterangannya pada Senin, 26 Oktober 2021.
Ia mengatakan Gus Yaqut menyampaikan hal itu dalam konteks acara PBNU atau Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI), bertepatan memperingati Hari Santri Nasional dihadapan para santri NU. Maka, apa yang diucapkan Gus Yaqut adalah sebuah motivasi kepada para santri nahdliyin.
"Jadi wajar kalau Menteri Agama memberikan motivasi kepada santri dan NU dengan segala kebesarannya, harus bisa menjadi penggerak kemajuan dan pemersatu bangsa," ujarnya.
Selama ini, kata dia, Kementerian Agama memang dianggap identik dengan NU. Selama Pemerintahan Soekarno, lanjutnya, kader-kader NU banyak yang dipilih Presiden atau Perdana Menteri saat itu menjadi Menteri Agama. Contohnya, KH. Wahid Hasyim dipercaya tiga kali menduduki jabatan Menteri Agama RI era Presidensiil, RIS dan era Kabinet Natsir serta Soekiman.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
- Humas Kemenag
Bahkan, kata Rahmat, KH. Masjkur dipilih empat kali sebagai Menteri Agama dalam kabinet yang berbeda. Akan tetapi, selama 32 tahun Orde Baru, Soeharto meminggirkan dan diskriminatif terhadap ormas Islam terbesar di Tanah Air tersebut. Kala itu, Menteri Agama dipegang dari kalangan militer dan non NU.
"Kemenag ini selalu identik dengan NU. Faktanya, selama Orde Baru terpinggirkan. Banyak lembaga pendidikan NU tidak diakui negara dalam hal ini Kementerian Agama, tindakan ini kan diskriminatif. Padahal, kontribusi pesantren kepada bangsa dan negara luar biasa. Maka sepantasnya kalau Menag dari NU harus bisa mengafirmasi apa yang menjadi kebutuhannya, dalam konteks meningkatkan kualitas SDM pesantren serta madrasah," jelas dia.
Harusnya, kata Rahmat, warga NU bangga karena Gus Yaqut banyak melakukan terobosan dan tindakan yang tidak populer serta mendorong Kementerian Agama menjadi mesin yang menggerakan kehidupan moderasi beragama di Indonesia.
“Selain itu, terus menggaungkan Kementerian Agama harus melayani semua agama dan berlaku adil. Ini kan sesuai dengan cita-cita NU," ucapnya.
Menurut dia, Gus Yaqut representasi kader NU yang selama menjadi Menteri Agama banyak mendapat apresiasi dari publik dengan segala gagasan dan tindakan. Publik yang tadinya pesimis dengan eksistensi kader NU, sekarang malah optimis dan respek kepada semua kader NU.
"Publik hari ini jadi ketawa, yang ngundang dia, kok yang buat ramai malah dia sendiri. Ini sebenernya dagelan atau sentimen?," tandasnya.
Sebelumnya, Yaqut mengatakan belakangan ini banyak muncul perdebatan di internal Kementerian Agama mengenai asal-usul Kementerian Agama. Salah satu tokoh agama, kata Yaqut, ada yang menyebut Kementerian Agama hadiah negara untuk umat Islam. Tetapi, dia tegas membantahnya.
"Saya bantah. Bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, karena hadiahnya untuk NU," kata Yaqut pada Minggu, 24 Oktober 2021.
Alasannta, kata Yaqut, karena Pendiri NU KH. Wahab Chasbullah berjasa dalam mengusulkan konsep Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal lahirnya dasar negara Pancasila.
"Kenapa begitu, Kementerian Agama itu muncul karena pencoretan 7 kata dalam piagam Jakarta, yang mengusulkan jadi juru damai atas pencoretan itu Bapak KH. Wahab Chasbullah, kemudian lahirlah Kementerian Agama karena itu. Jadi wajar sekarang kalau kita minta Dirjen Pesantren, kemudian banyak mengafirmasi pesantren dan santri juga jamiyah Nahdlatul Ulama, saya kira wajar saja tak ada yang salah," tandasnya.
