Ghufron: Selamat Ulang Tahun Kaltara, KPK Hadir Bukan untuk Menakuti

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.
Sumber :
  • Edwin Firdaus/VIVA.

VIVA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron meminta kepada peserta Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) supaya menjadikan KPK sebagai sahabat. Hal itu guna demi mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kaltara. 

Sandra Dewi Ogah Bahas Kekayaan Suami, Tahu Harvey Moeis Korupsi?

Rakor ini berlangsung secara luring terbatas di Aula serbaguna Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, Tanjung Selor, Senin, 25 Oktober 2021. Rakor dihadiri oleh seluruh kepala daerah dan pimpinan serta anggota DPRD se-Kaltara.

“Selamat ulang tahun untuk Provinsi Kaltara. KPK hadir bukan untuk menakuti tapi menjadi sahabat untuk merevitalisasi semangat, memajukan dan mensejahterakan Kaltara. Kami berharap semangat ulang tahun adalah semangat untuk berkomitmen memberantas korupsi demi memajukan daerah,” kata Ghufron dalam keterangan tertulisnya, Senin, 25 Oktober 2021.

Sandra Dewi Ngaku Takut Tuhan, Suami Malah Korupsi Rp271 Triliun

Ghufron menjelaskan alasan dirinya ingin peserta yang hadir menjadikan KPK sahabat, agar dapat bersama-sama memberantas korupsi. Sebab, kata Ghufron, dampak korupsi sangat merugikan dari sisi ekonomi. 

Tidak hanya itu, lanjut Ghufron, korupsi menutup kesempatan untuk mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga terbaik. Sementara dari sisi pembangunan sumber daya manusia, juga berdampak buruk akibat korupsi. 

Daniel Mananta Jadi Mak Comblang Sandra Dewi dan Harvey Moeis yang Kini Diduga Korupsi

“Bangunan konstruksi sudah ambruk sebelum kepala daerahnya turun,” kata Ghufron.

Lebih lanjut Ghufron menjelaskan bahwa sesungguhnya musuh yang harus dilawan bersama adalah dari dalam diri sendiri. Dia mencontohkan saat proses pemilihan, misalnya, ada yang menawarkan suap. Ini, tekan dia, menjadi potensi korupsi. 

“Sistem pilkada yang berbiaya tinggi ini adalah masalah yang diwariskan kepada anak cucu. Mari kita perbaiki sistem politik yang penuh dengan modal ini,” kata Ghufron.

Dalam sesi diskusi, Bupati Malinau Wempi W. Mawa menyampaikan dilema yang dirasakannya setelah menjabat sebagai kepala daerah. Dirinya mengakui banyak kepentingan dalam pilkada termasuk pengelolaan APBD. 

Wempi menambahkan, ada sistem yang disepakati terkait dengan perencanaan. Dia juga menjelaskan bahwa adanya kompromi dan pada akhirnya kada harus bertanggung jawab dalam pengelolaan APBD. Dia juga menyampaikan bahwa ada konsekuensi dalam mengemban tugas, sehingga membuatnya kadang takut membuka WA karena selalu ada yang minta tolong.

Baca juga: BKN Ungkap Modus Kecurangan saat Tes CPNS 2021

“Kalau diberi kami disalahkan. Kalau tidak, ke mana lagi mereka minta tolong. Akhirnya, kami berjarak karena tidak bisa memenuhi permintaan-permintaan rakyat. Belum lagi potensi dikriminalisasi,” ujarnya.

Selain diskusi terkait sistem politik dan upaya-upaya yang telah dilakukan KPK, Ghufron juga memaparkan catatan KPK terkait area intervensi manajemen aset di Provinsi Kaltara. Dari data yang diterima KPK, kata Ghufron, total sertifikasi aset pmda se-Kaltara baik Provinsi maupun Kab/Kota sampai dengan TW-3 2021, baru 658 bidang atau 14 persen dari total 4.775 bidang aset yang sudah bersertifikat.

Sementara itu, menurutnya, untuk penyerahan PSU dari pengembang perumahan, di tahun 2021 ini terdapat 21 bidang dengan luas 4.528 meter persegi dengan total nilai Rp2,5 Miliar. Sedangkan, untuk capaian penagihan piutang pajak per-triwulan 3 masih 10 persen. Piutang terbanyak yang belum tertagih adalah dari PBB-P2. Ghufron meminta agar ada strategi khusus pemda untuk bisa menuntaskan piutang PBB-P2 ini.

Bendera setengah tiang di depan kantor KPK

Photo :
  • VIVA/Edwin Firdaus

Sedangkan, terkait fokus area optimalisasi pendapatan daerah, Kaltim dan Kaltara, sebut Ghufron, adalah daerah terbesar penyumbang ekspor sarang burung walet (SBW) Indonesia. Mengutip data Kementerian Perdagangan, kata Ghufron, nilai ekspor SBW tahun 2020 berjumlah 1.555 ton dengan nilai Rp28,9 Triliun. 

“Pemda perlu menata dan membuat sistem agar potensi pajak sarang burung walet ini dapat menyumbang penambahan pendapatan daerah,” kata Ghufron.

Merespon KPK, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menyampaikan apresiasi atas pendampingan KPK di Kaltara. Menurutnya, hari ulang tahun ke-9 Provinsi Kaltara ini, menjadi momentum pihaknya untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel serta bebas dari korupsi. 

“Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang di luar aturan dalam pengelolaan pemerintahan daerah,” kata Zainal kepada jajarannya dan undangan yang hadir di antaranya Kepala Perwakilan BPKP, Danrem 092, Kapolda, serta kepala daerah dan DPRD se-Kaltara.

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Norhayati. Dirinya juga menyampaikan komitmen DPRD untuk mendukung KPK dan bersama-sama pemda mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih untuk masyarakat Kaltara yang lebih sejahtera.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya