- VIVA/Sherly
VIVA – Keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 tentang PPKM Level 3, 2 dan 1 di Jawa dan Bali, banyak dikritik oleh masyarakat. Terlebih adanya aturan yang mewajibkan semua penumpang pesawat menyertakan tes PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan.
Anggota DPR RI Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menilai aturan sebagai langkah mundur. Sebab saat ini kondisi COVID-19 sudah melandai. Pemerintah menurut dia, harus memanfaatkan momentum ini untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
"Saya kira Instruski Mendagri Nomor 53 itu menurut saya itu adalah kebijakan yang mundur. Karena pandemi sudah melandai dan kesadaran masayarakat akan vaksinasi sudah mulai banyak, mereka sudah merasakan bahwa vaksinasi itu untuk meningkatkan imunitas mereka, jadi yang vaksin juga sudah banyak," Kata Neng Eem, Rabu 27 Oktober 2021.
Lokasi tes PCR Drive Thru di Terminal 3 Bandara Soetta.
- AP II
Harusnya Momentum Bangkitkan Ekononomi
Anggota dari Komisi V DPR RI ini mengatakan, syarat wajib tes PCR bagi penumpang pesawat tidak diperlukan lagi. Karena menurut dia, berpotensi kembali menurunkan minat masyarakat untuk memilih moda transportasi udara.
"Harusnya momentum landainya pandemi ini dijadikan untuk meningkatkan kebangkitan perekonomian masyarakat. Jelas ini merugikan tidak hanya di industri penerbangan tetapi pelaku ekonomi lain pun saya kira itu juga memberatkan, apalagi masyarakat menengah ke bawah," jelasnya.
Neng Eem mengutip data Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA), yang menyebut industri penerbangan global mengalami kerugian Rp2.867 triliun selama satu setengah tahun terakhir. Menurutnya itu adalah angka yang setara dengan keuntungan selama 9 tahun untuk industri penerbangan secara global.
"Jadi berat juga, apalagi tidak semua orang bisa masuk industri penerbangan, ditambah lagi dengan persyaratan adanya PCR padahal sebelumnya ada antigen, kenapa saat pandemi melandai justru diwajibkan PCR," katanya.
