- Annisa Maulida/ VIVA.co.id
VIVA – Aksi unjuk rasa elemen mahasiswa dan buruh, digelar di Jakarta dan berpusat di Patung Kuda, Jalan MH Thamrin, Kamis 28 Oktober 2021. Sejumlah tuntutan mereka suarakan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin. Salah satunya mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Juru Bicara aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) sekaligus Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos mengatakan, di masa pandemi COVID-19 seharusnya pemerintah bisa mencari jalan keluar agar kaum buruh selamat dari hantu PHK.
Pernyataan itu disampaikan Nining saat ratusan massa aksi menggelar unjuk rasa terkait evaluasi dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.
"Seharusnya pemerintah lebih fokus bagaimana mencari jalan keluar soal pandemi yaitu tentang persoalan agar kaum buruh tidak semakin tidak di PHK," kata dia di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis 28 Oktober 2021.
Pada kenyataannya, ungkap Nining, pemerintah malah memaksakan untuk mengesahkan Omnibus Law - UU Cipta Kerja. Kebijakan itu, dalam pandangan Nining adalah sesuatu yang sejak dari awal tidak dikehendaki oleh rakyat.
Makin Nyata di Tengah Pandemi
Imbasnya, menurut mereka banyak yang harus ter-PHK. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Artinya, pemangkasan terhadap hak-hak kaum buruh malah menjadi nyata.
"Kesulitan mencari lapangan kerja itu terwujud hari ini. Artinya itu adalah sebuah kebohongan belaka yang dilakukan oleh rezim hari ini," jelasnya.
Elemen buruh yang bergabung dalam aksi ini antara lain, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).
Selain buruh, aksi ini juga akan diikuti oleh mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia, petani, miskin kota, pemuda, pelajar, jurnalis, perempuan, nelayan, pembela Hak Asasi Manusia (HAM), dan lembaga bantuan hukum.
