Muhammadiyah Minta Nadiem Cabut Aturan Dinilai Legalkan Seks Bebas

Mendikbud Nadiem Makarim temui pengurus pusat Muhammadiyah
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Persyarikatan Muhammadiyah meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim untuk mencabut Peraturan Mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen Dikbudristek Nomor 30 Tahun 2021). Muhammadiyah menilai ada pasal dalam permendikbud tersebut yang bermakna legalisasi seks bebas di kampus.

img_title Usai Terpilih Wapres, Hanura Desak Presiden Prabowo Evaluasi Menteri: Kita Prihatin

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yakni Lincolin Arsyad selaku ketua dan Muhammad Sayuti sebagai sekretaris pada Senin, 8 November 2021.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebaiknya mencabut atau melakukan perubahan terhadap Permen Dikbudristek Nomor 30 Tahun 2021,” kata Lincolin dikutip dari keterangan tertulisnya.

img_title Saat Prabowo Sentil 'Pelacur Intelektual' hingga Buzzer, Singgung Aliran Uang Puluhan Triliun untuk Sebar Hoaks

Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Menurut dia, pencabutan atau perubahan Peraturan Dikbudristek tersebut agar perumusan peraturan sesuai dengan ketentuan formil pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara materil tidak terdapat norma yang bertentangan dengan agama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945.

img_title Bupati Kupang Dilaporkan Terkait Dugaan Kekerasan Seksual, Menteri PPPA Singgung Penyalahgunaan Wewenang

Seharusnya, kata dia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menyusun kebijakan dan regulasi lebih akomodatif terhadap publik, terutama berbagai unsur penyelenggara Pendidikan Tinggi, serta memperhatikan tertib asas, dan materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Hal ini agar pembentukan Peraturan Menteri memenuhi asas keterbukaan dan materi muatan sebagaimana ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta mendapatkan perspektif dari publik bersifat aspiratif, responsif, representatif; tidak resisten, dan tidak menemui kendala/hambatan apabila diimplementasikan,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengatakan pihaknya memberikan sejumlah catatan setelah melakukan kajian cermat terhadap peraturan menteri ini antara lain:

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

1. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, meyakini dan memahami bahwa Islam adalah sumber nilai untuk mengatur seluruh aspek kehidupan (Al- Maidah:3). Termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai yang mengatur kesetaraan laki-laki dan perempuan yang saling memuliakan atas dasar agama (Al- Hujarat: 13; Al Isro:70). Tata nilai Islam yang komprehensif termasuk mengatur nilai dan relasi seksual yang halal, beradab dan bermartabat (An-Nur:30-31).

2. Persyarikatan Muhammadiyah memiliki komitmen yang tinggi terhadap pencegahan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan baik di lingkungan domestik maupun publik, termasuk yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Khusus di lingkungan perguruan tinggi telah dituangkan dalam pedoman dan implementasi penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berbasis Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut