Ribuan Vaksin di Kudus Kadaluarsa, Ganjar: Dari Pusat Tanggalnya Mepet
- VIVA/Teguh Joko Sutrisno
VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah berikan klarifikasi terkait 4.000 dosis vaksin astrazeneca yang kadaluarsa di Kudus. Ia menyebut, informasi yang diterimanya atas kejadian itu disebabkan lambatnya distribusi vaksin dari provinsi ke kabupaten.
Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membantah vaksin ekspired yang terjadi di Kudus karena terlambatnya distribusi vaksin dari provinsi ke daerah. Ia menegaskan, setiap vaksin dikirim dari pusat, vaksin itu paling lama berada di gudang obat milik Pemprov Jateng selama dua hari.
"Ada yang bilang, katanya kelamaan di provinsi. Nggak. Di provinsi itu paling hanya sehari atau dua paling lama dua hari. Begitu datang, kami minta hari itu segera diambil," kata Ganjar setelah rapat penanganan COVID-19 di kantornya, Senin 8 November 2021.
Baca juga: Deretan BUMN yang Dapat Tambahan PMN 2021 dari Sri Mulyani
Menurutnya, vaksin yang kadaluarsa di Kudus diduga karena kiriman vaksin dari pusat memang sudah mendekati expired.
"Kasus Purbalingga contohnya, mereka dapat langsung dari Kemenkes tapi mendekati expired. Mereka diberikan vaksin limpahan dari Tangerang yang hanya tinggal beberapa hari saja sudah kadaluarsa. Tapi mereka sanggup menyelesaikan sebelum kadaluarsa, jadi bagus itu," jelasnya.
Ia mengingatkan kepada bupati/wali kota terkait masa kadaluarsa vaksin. Hampir setiap minggu menggelar rapat evaluasi penanganan COVID-19, hal itu terus diingatkan, dan setiap rapat itu juga dihadiri bupati/wali kota.
Ilustrasi vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca.
- ANTARA
"Tiap minggu kita ingatkan. Awas, sekian vaksin akan expired tanggal sekian. Segera disuntikkan, yang tidak sanggup angkat tangan agar kita pindahkan ke daerah lain," tegasnya.
Ganjar juga mengaku berkali-kali mengusulkan agar jatah vaksin tidak ditentukan oleh Kemenkes. Semua vaksin dimintanya dikirim ke provinsi dan biar pihaknya sendiri yang mengalokasikan ke daerah.
"Izinkan alokasinya tidak ditentukan dari Kemenkes, kami saja dari Pemprov yang tahu persis daerah mana yang butuh percepatan. Daerah yang capaiannya bagus, ya harus diberi reward bagus. Masa minta alokasi saja ndak dikasih, padahal mereka sudah bekerja keras," ungkapnya.
Laporan kontributor tvOne: Teguh Joko Sutrisno/Semarang
