- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan perkara yang paling banyak ditangani saat pihaknya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) daerah. Dia menyebut perkara tersebut terkait dana desa.
Alexander menyebut, penyimpangan korupsi terkait dana desa paling mudah ditelusuri. Sektor tersebut menjadi salah satu titik rawan korupsi di masing-masing area intervensi dalam program koordinasi dan supervisi KPK.
Dia menyampaikan beberapa kelemahan dana desa ini karena kepala desa yang tak memiliki kapasitas dalam mengelola keuangan.
“Selain tidak adanya kapasitas kepala desa dalam mengelola keuangan, pengawasan masyarakat juga lemah. Makanya, kami bekerja sama dengan aparat desa untuk mengawal dana desa,” kata Alexander, Rabu, 10 November 2021.
Kantor KPK di Kuningan, Jakarta.
- VIVA/ Edwin Firdaus.
Maka itu, Alexander meminta kepala daerah di Maluku Utara untuk meningkatkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai indikator capaian upaya pencegahan korupsi di wilayahnya masing-masing. Sebab, skor MCP wilayah Maluku Utara selama kurun 2018-2020 selalu berada di bawah rata-rata nasional, yakni 39 persen, 54 persen, dan 58 persen.
”Sedangkan untuk tahun 2021 per hari ini baru mencapai 27 persen di mana capaian 3 teratas yakni Pemkab Pulau Morotai, Pemkab Halmahera Selatan dan Pemkot Ternate. Saya minta terus ditingkatkan sampai akhir tahun,” kata Alexander.
Pun, pada kesempatan sama, Alex mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tetap menjaga integritas selama hingga selesai menjabat.
Menurut Alex, integritas yang dijaga akan meninggalkan kesan yang baik bagi masyarakat pasca sang kepala daerah purnatugas.
“Saya ingin seluruh kepala daerah di Indonesia itu meninggalkan legacy yang baik. Bukan saja diingat oleh keluarga terdekat tetapi seluruh rakyat yang dipimpinnya. Wah, jamannya Kepala Daerah si A kita sejahtera, pembangunan adil merata, hidup rukun damai,” tuturnya.
