Honor Sopir PON Papua Belum Cair, Gubernur Lukas Enembe Minta Maaf
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA – Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan permohonan maaf kepada beberapa pihak yang terlibat membantu penyelenggaraan PON XX di Papua, 2-15 Oktober 2021. Permintaan maaf Lukas ini karena terkait ada pihak yang belum mendapatkan honorarium sesuai ketentuan.
Lukas tak menampik honorarium sopir transportasi lokal saat PON Papua belum cair dari pemerintah pusat.
Juru Bicara Gubernur Papua M Rifai Darus mengatakan bahwa Lukas berharap para sopir bisa bersabar. Mereka diminta juga tak melakukan aksi yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas.
“Pak Gubernur Lukas Enembe meminta kepada para sopir transportasi PON XX untuk bersabar dan kondusif sehingga tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kamtibmas," ujar Rifai, dalam keterangannya yang dikutip pada Rabu, 10 November 2021.
Dia menjelaskan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sudah mendengarkan aspirasi para sopir. Menurut dia, Pemprov Papua akan mengupayakan menyelesaikan persoalan tersebut.
PLN pakai teknologi SCADA untuk jamin listrik saat PON Papua.
- PLN
Pun, ia menambahkan terkait honorarium sopir transportasi lokal merupakan tanggungjawab pemerintah pusat. Hal ini merujuk alokasi anggarannya.
"Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran senilai Rp1,4 triliun untuk PB PON XX Papua. Anggaran itu juga dialokasikan untuk sektor transportasi lokal yang di dalamnya termasuk honorarium para sopir,” jelas Rifai.
Kemudian, ia mengatakan Gubernur Lukas Enembe minta agar pemerintah pusat segera menyelesaikan alokasi anggaran yang belum cair. Dia menekankan, anggaran yang belum cair itu penting karena dibutuhkan untuk membayar honorarium para sopir transportasi lokal PON Papua.
Dia mengingatkan kewajiban pemerintah mesti diselesaikan untuk menghargai warga yang sudah membantu kesuksesan PON kali pertama di Papua.
“Mereka telah membantu pelaksanaan PON dengan sangat baik, untuk itu kiranya kewajiban yang belum ditunaikan agar segera dapat direalisasikan," ujarnya.
Lebih lanjut, dalam persoalan ini, pihak Pemprov Papua akan menampung aspirasi terutama dari para sopir transportasi lokal PON.
"Untuk itu diharapkan kepada seluruh pihak agar bersabar dan mengedepankan kondusivitas," katanya.
Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Pekerjaan Kian Parah di Tiongkok
Tiongkok menduduki peringkat ke-63 dalam Indeks Kesenjangan Global pada tahun 2006 namun merosot ke posisi 107 pada tahun 2023.
