Pakar Sarankan Direksi LPP RRI Diisi Milenial, Ini Alasannya

Generasi milenial mendapatkan pelatihan (Foto ilustrasi).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

VIVA – Penjaringan calon Direksi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) jadi perhatian. Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyarankan direksi LPP RRI bisa diisi dari kalangan milenial. Menurut dia, RRI perlu direksi kalangan milenial dengan usia produktif tinggi.

Hashim Dielus-elus Maju Pilgub Sulut, Pakar: Sangat Besar Kemungkinan Menangnya

"Kalau Direksi RRI lebih didominasi kolonial sudah terbayang masa depannya ya begini-begini saja. Tanpa generasi milenial diposisi direksi, RRI akan sulit berkembang," kata Trubus kepada wartawan, Rabu, 10 November 2021.

Dia menambahkan, pesatnya perkembangan teknologi mendorong terjadinya digitalisasi di semua sektor. Hal ini termasuk dunia kerja. 

Sekjen PDIP Yakin Masih Ada Hakim MK yang Punya Sikap Negarawan

Generasi milenial tidak bisa jauh dari smartphone.

Photo :
  • Boston Consulting Group

Dengan kondisi itu, disarankan kalangan milenial yang memiliki kelincahan serta ide inovatif bisa muncul di direksi. Salah satu alasannya ia juga berharap isi siaran RRI nanti bisa dinikmati kalangan muda. 

Raup Laba Bersih Rp 3,5 Triliun pada 2023, Bank Danamon Tebar Dividen Rp 1,2 Triliun

"Kepemimpinan generasi milenial profesional juga akan lebih efektif merubah kebiasaan buruk birokrasi, karena memiliki keberanian dan sisi independen yang terukur," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengaku kaget. Apalagi, ia merasa belum diberitahu terkait sudah dibukanya pendaftaran seleksi calon Direksi RRI. "Saya belum tahu, dan tidak diberi tahu," kata Haris.

Lebih lanjut, dia mengatakan, sejak Komisi I DPR memutuskan dan memilih Dewan Pengawas atau Dewas RRI yang baru, pihaknya sampai sekarang belum pernah menerima laporan, konsultasi maupun koordinasi. 

"Kalau dulu nih, setiap tahapan seleksi selalu dikonsultasikan atau dilaporkan ke Komisi I DPR, nah yang ini kami malah tidak tau," jelas legislastor Fraksi PKS tersebut. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya