KPK Senang Pengadilan Tinggi Perberat Hukuman Edhy Prabowo

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.
Sumber :
  • Edwin Firdaus/VIVA.

VIVA – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo, diperberat hukumannya oleh majelis banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dimana semula dari 5 tahun menjadi 9 tahun.

img_title UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Ada 2 Pasal yang Langsung Jadi Perhatian KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa senang, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bisa sepemikiran dalam menghukum politikus Partai Gerindra tersebut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Jika kami melihat putusan banding yang memperberat hukuman terdakwa, artinya majelis hakim punya keyakinan dan pandangan yang sama dengan tim jaksa KPK bahwa terdakwa secara meyakinkan terbukti bersalah menerima suap dalam pengurusan izin budi daya lobster dan ekspor benur," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada awak media, Jumat, 12 November 2021.

img_title KPK Periksa 18 Camat di Klaten, Dalami Pengadaan Jasa Event Organizer

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

Photo :
  • ANTARA

Ali menyebut majelis banding sudah tepat memperberat hukuman penjara Edhy. Lembaga antikorupsi juga mengapresiasi, pidana pengganti yang diberikan kepada Edhy. Hukuman di tahap banding itu diyakini sudah setimpal dengan sakit hati masyarakat.

img_title KPK Kembali Periksa Sestama BNPB dalam Kasus Korupsi Dana Siap Pakai

"Kami juga mengapresiasi putusan pidana uang pengganti senilai Rp9,6 miliar dan USD 77 ribu. Hal itu penting sebagai bagian dari asset recovery yang menyokong penerimaan negara melalui upaya pemberantasan korupsi," jelas Ali.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kendati begitu, sampai kini KPK belum tentukan sikap menerima atau tidak atas banding tersebut. Pasalnya, KPK belum menerima salinan resminya. KPK juga bakal menunggu sikap Edhy setelah salinan diterima. Lembaga antirasuah tersebut tidak mau terburu-buru.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo

KPK Periksa Sestama BNPB, Dalami Mekanisme Penunjukan Langsung Vendor

KPK mendalami mekanisme penunjukan langsung vendor pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNP saat melakukan pemeriksaan Sekertaris Utama BNPB berinsial R.

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut