- VIVA/Anwar Sadat
VIVA – Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas jadi salah satu trending di Twitter sepanjang hari Kamis 18 November 2021. Penyebabnya karena pernyataan dia yang membalas tagar #bubarkanMUI lantaran ada anggotanya yang ditangkap kasus terorisme.
Dikutip VIVA dari youtube Realita TV, Anwar Abbas menjawab dengan lantang gerakan tagar pembubaran MUI tersebut. Dia geram dan bahkan menanyakan apa dasar pembuat tagar itu.
"Atas dasar apa mereka minta MUI dibubarkan? Oh karena di MUI ada namanya Ahmad Zain yang terlibat JI. Jawabanya karena JI adalah sebuah kelompok ideologinya bertentangan dengan idelogi pancasila. Itu dugaan saya, ya. Kalau atas dasar itu MUI minta dibubarkan. Kalau begitu, saya minta Republik Indonesia dibubarkan, karena JI adalah rakyat Indonesia. Itu jawaban saya kalau mau ikutin pola pikiran mereka," ujar Anwar dalam wawancara tersebut.
Anwar Abbas menambahkan, sejauh pengetahuan dia, banyak orang atau kelompok di Indonesia yang tidak sepaham dengan pancasila. Dengan demikian tidak tepat jika MUI diminta bubar karena satu orang yang diduga terlibat terorisme itu.
"Kalau mengikuti pemikiran mereka, ya negeri ini patut dibubarkan. Kalau ditanya saya mau enggak negeri ini dibubarkan? ya enggak mau lah saya, karena kita sudah buat kesepatakan kalau falsafah kita Pancasila dan hukum kita UUD 1945," ucap dia.
Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas.
- tvOne
Seperti diketahui, Sebelumnya Ahmad Zain An-Najah yang ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri juga direspons juga oleh Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar. Menurut Kiai Miftachul, mengenai dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus terorisme adalah urusan pribadi Zain.
Diketahui Zain memang merupakan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat. "Dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam gerakan jaringan terorisme merupakan urusan pribadinya dan tidak ada sangkut pautnya dengan MUI," kata Ketua Umum MUI, Miftachul Akhyar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 17 November 2021.
Rais Aam PBNU itu menyampaikan, pihaknya pun menyerahkan sepenuhnya proses kasus ini kepada penegak hukum. Ia meminta agar aparat bekerja secara profesional dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Selain itu, hak-hak yang bersangkutan untuk mendapatkan perlakuan hukum yang baik dan adil bisa dipenuhi.
