Korupsi Retribusi Objek Wisata Rp2,2 Miliar, Kejaksaan Tahan Kades
- tvOne
VIVA – Kejaksaan Negeri Ciamis Jawa Barat, ekseskusi Haris Riswandi Cakradinata, Kepala Desa Panjalu dalam perkara tindak pidana korupsi penyelewengan pengelolaan retribusi objek wisata Situ Lengkong, saat Haris menjabat kepala desa tahun 2015 hingga 2018 lalu. Penyelewengan retribusi tersebut merugikan negara sebesar Rp2,2 miliar.
Haris sebelumnya sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung dengan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Bandung nomor 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN.bdg tanggal 27 Januari 2021 dengan putusan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan pada dakwaan subsidair, tetapi bukan tindak pidana korupsi atau putusan lepas dari segala tuntutan.
Kejaksaan Megeri Ciamis kemudian melakukan upaya hukum kasasi pasca 20 Februari 2021 lalu. Hasilnya, tanggal 16 September 2021. Mahkamah Agung melalui surat putusan nomor 2683K/Pid.Sus/2021 menyatakan terpidana Haris Riswandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan dipidana penjara 5 tahun dengan denda Rp200 juta, dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp2,2 miliar.
"Kami akan melakukan segala upaya untuk penegakan hukum dan terbukti kami menang," ucap Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, Yuyun Wahyudi kepada awak media, Kamis 18 November 2021.
Yuyun menambahkan, bahwa putusan Mahkamah Agung itu merupakan upaya hukum terakhir sehingga keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan pasal 270 KUHAP yang menyatakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa.
"Hari ini kami melaksanakan eksekusi badan terhadap Haris Riswandi dan memasukannya ke Lapas Kelas IIB Ciamis," tambah Yuyun.
Terdakwa Haris Riswandi melakukan tindakan tersebut sekitar tahun 2015-2018 dimana terdakwa tidak menyetorkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sesuai Perbup Ciamis tentang dana bagi hasil.
Temuan Awal KPK: TPPU Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba Capai Rp 100 Miliar
KPK mengungkapkan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mencapai Rp100 miliar. Jumlah tersebut merupakan temuan awal.
