- VIVA/Edwin Firdaus
VIVA – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Lukito menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Mabes Polri pada Selasa, 23 November 2021. Pertemuan ini untuk menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) pembentukan Deputi Penindakan dan Penegakan Hukum di BPOM.
“Tadi, Kepala Badan POM menyampaikan kepada Bapak Kapolri, bahwa Badan POM sekarang sudah memiliki organisasi baru yang disahkan. Beliau membutuhkan juga dukungan dari Polri," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri pada Selasa, 23 November 2021.
Menurut dia, BPOM telah melakukan komparatif ke BPOM Amerika yang didukung unsur kepolisian. Makanya, kata dia, Kepala BPOM tadi menyampaikan kepada Kapolri untuk jabatan tersebut.
“Dari sisi regulasi itu memang diizinkan. Oleh karenanya, Kepala BPOM menyampaikan ke Bapak Kapolri ada dua jabatan yang nanti akan diisi dri unsur kepolisian,” ujarnya.
Ia menyebut personel Polri yang mengisi jabatan Eselon I dan Eselon II di Deputi Penindakan dan Penegakan Hukum BPOM. Namun, saat ini masih dirumuskan jabatan-jabatan tersebut oleh BPOM. “Nanti BPOM akan bersurat ke Mabes Polri terkait jabatan-jabatan itu akan diisi oleh unsur Kepolisian,” jelas dia.
Namun demikian, Dedi menjelaskan Kapolri dan Kepala BPOM sepakat meski sudah ada unsur kepolisian nantinya, tetap penegakan hukum tidak boleh langsung dilakukan kepada pelaku usaha yang melanggar. Sebab, BPOM ingin penegakan hukum dilakukan secara ultimum remidium.
"Pak Kapolri setuju, memang seperti itu dalam hal penegakan hukum bahwa unsur pembinaan adalah yang utama. Apabila unsur pembinaan maksimal sudah dilakukan masih ada pelanggaran, baru penegakan hukum dilakukan," katanya.
Selanjutnya, kata dia, BPOM akan memperkuat hubungan kerja yang sudah terjalin selama ini dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Tindak Pidana Ekonomi Tertentu dan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.
“Ketika ada unsur kepolisian sudah masuk, nanti akan bersama-sama berkolaborasi di lapangan, baik dalam rangka pembinaan kepada para pelaku usaha di bidang obat makanan dan lainnya, juga dalam hal penegakan hukum. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum,” ungkapnya
