Vonis UU Cipta Kerja: Kemenangan Rakyat, Cambuk Buat Pemerintah

Ilustrasi sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Ilustrasi sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok

VIVA – Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Ferry Amsari menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945, merupakan kemenangan rakyat.

"Apapun itu putusan ini kemenangan baik bagi publik, karena MK telah menyatakan ada permasalahan dalam pembentukan UU," kata Ferry kepada awak media, Kamis, 25 November 2021.

Ferry menyebut, putusan yang mewajibkan perbaikan terhadap UU Ciptaker itu menarik. Sebab MK melalui putusannya telah membenahi tata cara pembentukan undang-undang.

Putusan itu, kata dia, juga membuat pemerintah dan DPR ke depan harus berhati-hati dalam membuat regulasi.

"Tidak mengabaikan tahapan dan tata cara pembentukan UU yang dalam berbagai praktik terjadi, misalnya UU Cipta Kerja, UU KPK, dan UU Minerba," ujarnya.

Meski begitu, Ferry memandang terdapat tanda tanya besar pada pemberlakuan inskonstitusional bersyarat selama dua tahun dalam putusan MK bila UU Ciptaker dianggap bermasalah secara prosedural.

Menurut dia, MK seharusnya tegas membatalkan UU Ciptaker jika dinilai menyalahi konstitusi dan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. "Kenapa tidak dibatalkan dari sekarang agar pembuat UU memperbaiki," ujarnya.