- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok
VIVA – Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Ferry Amsari menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945, merupakan kemenangan rakyat.
"Apapun itu putusan ini kemenangan baik bagi publik, karena MK telah menyatakan ada permasalahan dalam pembentukan UU," kata Ferry kepada awak media, Kamis, 25 November 2021.
Ferry menyebut, putusan yang mewajibkan perbaikan terhadap UU Ciptaker itu menarik. Sebab MK melalui putusannya telah membenahi tata cara pembentukan undang-undang.
Putusan itu, kata dia, juga membuat pemerintah dan DPR ke depan harus berhati-hati dalam membuat regulasi.
"Tidak mengabaikan tahapan dan tata cara pembentukan UU yang dalam berbagai praktik terjadi, misalnya UU Cipta Kerja, UU KPK, dan UU Minerba," ujarnya.
Meski begitu, Ferry memandang terdapat tanda tanya besar pada pemberlakuan inskonstitusional bersyarat selama dua tahun dalam putusan MK bila UU Ciptaker dianggap bermasalah secara prosedural.
Menurut dia, MK seharusnya tegas membatalkan UU Ciptaker jika dinilai menyalahi konstitusi dan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. "Kenapa tidak dibatalkan dari sekarang agar pembuat UU memperbaiki," ujarnya.
Ferry menambahkan, putusan MK kemunginan agar tidak menimbulkan kekosongan hukum. Tapi kan harusnya MK dapat memberlakukan peraturan yang lama sebelum UU Ciptaker disahkan.
Sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," demikian putusan MK yang dibacakan Ketua Anwar Usman, secara daring, Kamis 25 November 2021.
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat dan memberi kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja selama 2 tahun berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar di dalam membentuk undang-undang.
"Apabila dalam waktu dua tahun, UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen," katanya.
