- Dokumentasi KSP.
VIVA – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mendorong penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU melakukan pemutakhiran data, sinkronisasi dan kerja bersama untuk Satu Data Indonesia atau SDI. Hal ini agar tidak muncul data palsu yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum politik sehingga hasil Pemilu bisa termanipulasi.
”Jangan sampai data-data palsu digunakan untuk pendaftaran partai politik, calon independen atau kepala daerah, sehingga mengantarkan orang-orang yang tidak mewakili pilihan rakyat bisa jadi pemimpin.” tegas Moeldoko saat menjadi pembicara dalam webinar bertema Satu Data Pemilu untuk Satu Data Indonesia yang digelar KPU, Rabu 1 Desember 2021, dalam keterangan tertulis.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang diatur dalam Perpres No 39 tahun 2019. Kebijakan ini diharapkan menjadi kunci dari berbagai permasalahan data di Indonesia, seperti sulitnya mendapatkan data termutakhir akibat tidak adanya koordinasi antar institusi. Moeldoko menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian terkait agar masalah ini terpecahkan.
Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Moeldoko
- Dok: KSP
“Kami (KSP) dalam proses debottlenecking sering kesulitan mendapat data mutakhir, sehingga KSP bersama Bappenas dan Kementerian/Lembaga kunci menginisiasi dan merumuskan kebijakan SDI ini,” tutur mantan Panglima TNI itu.
Menurut Moeldoko, kebijakan SDI yang dikomandani Menteri PPN/Kepala Bappenas, juga menjadi langkah pemerintah untuk melakukan strukturisasi kerangka regulasi di setiap institusi. Ke depan juga penyediaan data harus menjadi terbuka.
Dengan harapan, data milik pemerintah menjadi terpadu.
“Kebijakan pemerintah harus berbasis data, dan ini sekaligus upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas kerja pemerintah,” lanjutnya.
Moeldoko berharap, pengumpulan dan pemutakhiran data oleh Komisi Pemilihan Umum tidak hanya diperuntuhkkan hanya untuk hajatan kontestasi lima tahunan. Data juga harus bisa dimanfaatkan untuk program - program pemerintah.
”KSP siap bekerjasama dan mendukung KPU untuk integrasi manajemen data,” tutur Moeldoko.
Tentu, kata Sigit, tugas-tugas tersebut harus dihadapi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga, program pemerintah dalam rangka mewujudkan pencapaian vaksinasi 70 persen tahun 2021 ini bisa tercapai.
“Varian baru ini tentunya menjadi kewapadaan kita, sehingga rangkaian pengendalian COVID-19 mulai dari bagaimana memperkuat protokol kesehatan hingga akselerasi vaksinasi bisa kita laksanakan,” ucapnya.
Disamping itu, Sigit mengatakan tantangan kedepan juga terkait tugas adanya penyelenggaraan beberapa event nasional maupun internasional seperti Presidensi Indonesia G20 yang membutuhkan pengamanan agar terlaksana baik.
“Terkait tantangan juga adanya berbagai macam kondisi bencana yang ada baik longsor, bencana di perairan yang memerlukan kehadiran Polri. Kita harapkan menjadi jauh lebih baik dengan adanya sarana dan prasarana yang baru kita miliki,” tandasnya.
