KPK Canangkan Pembangunan Budaya Antikorupsi dari Desa

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

VIVA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menilai, kehandalan perangkat desa yang didukung dengan sistem pengelolaan pemerintah yang akuntabel, transparan, dengan melibatkan peran aktif masyarakat akan meminimalkan terjadinya korupsi pada pengelolaan keuangan di desa.

Pesan itu disampaikan Alex dalam peluncuran Program Desa Antikorupsi di Kampung Mataraman, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu, 1 Desember 2021.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) A. Halim Iskandar serta sejumlah stakeholders ikut menghadiri kegiatan tersebut. 

“Desa adalah miniaturnya negara Indonesia, di mana kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat dan juga melakukan pengelolaan anggaran secara otonomi. Oleh karenanya, upaya-upaya pencegahan korupsi penting dilakukan sejak pada lingkup desa,” kata Alex.

KPK gelar media briefing tentang Desa Antikorupsi.

KPK gelar media briefing tentang Desa Antikorupsi.

Photo :
  • VIVA.co.id/ Cahyo Edi (Yogyakarta)

Pada pengelolaan anggaran pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan desa, Sri Sultan menuturkan bahwa dana keistimewaan Pemda DIY akan direalisasikan untuk bantuan bagi seluruh kelurahan dan desa. Di mana pengelolaan dana tersebut harus mengacu pada prinsip-prinsip reformasi birokrasi yang sedang disusun secara khusus untuk tata kelola pemerintah desa/kelurahan di DIY. 

Menurut Sri Sultan, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan selaras dengan pencanangan desa antikorupsi, yang akhirnya bakal menumbuhkan desa yang mandiri, berbudaya, dan memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakatnya.