ICW Kritik KPK yang Sebut Kades Korupsi Tak Perlu Dipenjara

Barang bukti kasus korupsi (Foto ilustrasi).
Barang bukti kasus korupsi (Foto ilustrasi).
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Indonesia Corruption Watch (ICW) ikut mengkritisi pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, yang menyebut kepala desa yang kedapatan korupsi dalam jumlah kecil tidak perlu diproses hukum atau dipenjara. 

ICW menyebut, penyataan Alexander menambah panjang daftar kontroversi pimpinan KPK di era kepemimpinan Firli Bahuri Cs. 

ICW meminta Alex, sapaan Alexander Marwata, membaca utuh Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

"Sepertinya Komisioner KPK tersebut harus benar-benar serius ketika membaca UU Tipikor," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada awak media, Jumat, 3 Desember 2021.

Uang Dikembalikan Tak Hapus Unsur Pidana

Kurnia menilai, pernyataan Alex mengesankan dia tidak paham dengan aturan perundang-undangan. Sebab, Pasal 4 UU Tipikor secara tegas menyebutkan bahwa mengembalikan kerugian negara tidak menghapus pidana seseorang. 

"Selain itu praktik korupsi tidak bisa dinilai besar atau kecil hanya dengan melihat jumlah uangnya saja," lanjutnya.