Pemerintah Ambil Alih Izin Penambangan, Ganjar: Daerah yang Pusing

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Sumber :
  • Teguh Joko Sutrisno

VIVA – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengkritisi perizinan pertambangan yang diambil alih pemerintah pusat dengan sistem Online Single Submission (OSS). Meski menurutnya sistem itu membuat perizinan pertambangan jadi cepat, namun kalau jumlahnya tidak terkontrol malah membuat yang di daerah jadi pusing.

Ia dengan tegas meminta pemerintah pusat tidak asal memberikan izin penambangan. Sebab akibatnya, pemerintah daerah yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat izin-izin itu.

"Sekarang perizinan penambangan diambil pusat dengan Online Single Submission (OSS). Itu memang bagus, usahanya cepet banget dan masyarakat pasti puas. Tapi akibatnya, kami di daerah yang pusing," kata Ganjar langsung di depan sejumlah pejabat dari Kementerian ESDM, para kepala dinas ESDM se Indonesia yang tergabung dalam APESDMPI dan pejabat terkait dalam rapat koordinasi dinas-dinas ESDM di kantor Dinas ESDM Jateng, Jumat, Desember 2021.

Ia kemudian memberi contoh penambangan material di lereng Gunung Merapi. 

"Di Klaten, dulu hanya ada delapan penambang resmi yang memiliki izin. Mereka bisa dikontrol dan diawasi. Tapi setelah perizinan ditarik ke pusat, saat ini sudah ada 100 lebih. Bayangkan 100 lebih, pasti di sana akan rusak," tegasnya.

Ganjar meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah duduk bersama sehingga soal perizinan penambangan bisa dikelola dengan baik.

"Mana yang bisa ditambang, mana yang tidak merusak itu bisa dikendalikan. Ternyata cepat saja tidak cukup, pasti akan sangat eksploitatif dan merusak lingkungan," kata Ganjar.