Pengangkatan Novel Baswedan Cs jadi ASN Polri Sudah Sesuai Aturan

Pelantikan Novel Baswedan Cs Mantan Penyidik KPK Menjadi ASN Polri
Pelantikan Novel Baswedan Cs Mantan Penyidik KPK Menjadi ASN Polri
Sumber :
  • VIVA/ Foe Peace Mayel

VIVA – Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari, menilai pengangkatan mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan 43 eks penyidik lainnya sebagai ASN Polri, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal itu dijelaskannya, menyusul adanya keinginan untuk menggugat keputusan pengangkatan tersebut ke Mahkamah Agung. Usai Kapolri menerbitkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021 tentang pengangkatan eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi jadi Aparatur Sipil Negara Polri.

"Dalam konteks pengangkatan eks pegawai KPK kalau Presiden memberikan delegasi ke Kapolri dan kemudian memerintahkan Kapolri berkomunikasi dengan Kemenpan RB dan BKN maka tentu saja itu sudah sesuai ketentuan perundang-undangan," kata dia kepada wartawan, Senin 13 Desember 2021.

Dia menyebut Presiden punya kewenangan mengangkat, memberhentikan dan memindahkan ASN. Dalam pengangkatan eks pegawai KPK ini, Presiden telah mendelegasikan Kapolri guna melakukan pengangkatan ASN Polri. 

"Saya juga merasa janggal kenapa proses yang terang benderang ini berdasarkan delegasi Presiden digugat. Jangan-jangan memang tidak ada yang nyaman dengan eks pegawai KPK dalam upaya pemberantasan korupsi," katanya.

Pria yang juga merupakan pakar hukum tata negara Universitas Andalas itu menduga, ada pihak-pihak lain yang tak senang atas pelantikan eks pegawai KPK ini. Sebab, hal itu bisa menambah daya dobrak Polri dalam pemberantasan korupsi.

"Kebijakan Kapolri itu tentu akan banyak yang khawatir jika Polri fokus kepada pemberantasan korupsi, bukan tidak mungkin koruptor tidak nyaman. Tentu saja ada polri baru lahir akan banyak masalah yang terselesaikan," ujar dia lagi.