Airlangga Pimpin Rapat Koordinasi Persiapan Muktamar NU ke-34

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin rapat persiapan Muktatamar NU.
Sumber :
  • Istimewa.

VIVA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite PC-PEN memimpin rapat koordinasi persiapan acara Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 yang rencananya digelar pada 22-23 Desember 2021 secara virtual. Hadir dalam rapat tersebut antara lain sejumlah menteri, panglima TNI, kapolri, Pengurus Besar NU, gubernur Lampung dan Ketua Panitia Muktamar NU ke-34.

Airlangga Respons PDIP: Jokowi-Gibran Masuk Keluarga Besar Golkar, Tinggal Formalitasnya Saja

Cek Persiapan

“Rapat ini diselenggarakan untuk mengecek persiapan dalam penyelenggaraan Muktamar NU ke-34, yang akan diselenggarakan secara hybrid di Lampung. Asesmen situasi pandemi Provinsi Lampung sudah berada di Level 1,” kata Airlangga melalui keterangan persnya, Sabtu, 18 Desember 2021.

Airlangga Pede Ekonomi RI Kuartal I-2024 Tumbuh di Atas 5 Persen

Rapat koordinasi persiapan Muktamar NU.

Photo :
  • Istimewa.

Pada rapat koordinasi ini, panitia menjelaskan secara lengkap mengenai strategi pra-muktamar (mulai proses registrasi secara online, sampai proses edukasi penerapan protokol kesehatan), penerapan standar tata laksana protokol kesehatan pada saat muktamar dan monitoring paska muktamar yang dikoordinasikan semuanya oleh Panitia Nasional Muktamar NU ke-34.

Heboh Tarian Erotis di Pasar Malam Asahan, Modus Panitia Izin Kreasi Busana Muslim

Vaksinasi di Lampung Harus Ditingkatkan

Dalam kesempatan itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa untuk memproteksi masyarakat, capaian vaksinasi di Provinsi Lampung, terutama di wilayah-wilayah tempat penyelenggaraan acara, harus terus ditingkatkan agar sesuai dengan target.

Baca juga: Muktamar NU Lampung Dimajukan 22-23 Desember atas Rekomendasi BNPB

Lampung Tengah sebagai lokasi penyelenggaraan acara, capaian Dosis-1 baru sebesar 61,49% dan akan dilakukan akselerasi untuk bisa mencapai 70% dengan dukungan penuh dari panitia bersama dengan TNI dan Polri.

Pastikan Jumlah Peserta

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa panitia perlu memastikan jumlah peserta yang akan hadir di Muktamar, agar sesuai dengan jumlah HM.4.6/484/SET.M.EKON.3/12/2021 undangan dan untuk memastikan protokol penyelenggaraan acara, mengingat gelaran Muktamar NU ke-34 tidak hanya sebagai acara pertemuan biasa, tetapi juga sekaligus sebagai ajang silaturahmi seluruh warga NU.

Namun, karena saat ini sedang pandemi, maka panitia perlu untuk tetap tegas dan harus memastikan bahwa peserta yang hadir benar-benar sesuai dengan undangan dan dalam jumlah yang sesuai dengan kapasitas lokasi penyelenggaraan acara.

Airlangga menambahkan jika ada rombongan lain yang tetap hadir, bisa dilakukan pengaturan agar tidak masuk ke lokasi acara pembukaan, namun disediakan lokasi lain yang difasilitasi dengan layar agar tetap bisa menyaksikan secara langsung.

"Untuk itu, kanalisasi dan pengaturan sangat diperlukan,” kata Airlangga.

TNI-Polri Siap Membantu

Sedangkan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto menyatakan siap untuk membantu sepenuhnya pengaturan seluruh kegiatan dan acara dalam penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 ini mulai percepatan vaksinasi, sampai menjaga ketertiban dan keamanan acara.

PBNU yang diwakili oleh Muhammad Nuh menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah atas semua perhatian dan seluruh dukungan yang diberikan secara langsung dalam mengkoordinasikan persiapan gelaran Muktamar NU yang digelar setiap lima tahun sekali.

PBNU dan khususnya Panitia Nasional Muktamar NU ke-34, sangat terbuka untuk berkoordinasi secara penuh dengan pemerintah pusat, daerah dan TNI/ Polri agar seluruh rangkaian acara Muktamar bisa digelar dengan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Gubernur Lampung yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, serta Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Politik dan PUM Kemendagri.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya