Penjelasan Rinci Jampidsus soal Kasus Proyek Satelit Kemhan 2015

 JAMPidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah
JAMPidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah
Sumber :
  • ANTARA

VIVA – Kejaksaan Agung (Kejagung) merinci posisi kasus dugaan pelanggaran hukum proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2015.

Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah menjelaskan, hal ini berawal saat pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur yang sejatinya ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan kemudian dilimpahkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Lalu, diambil alih oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Proyek diambil Kemhan dengan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang belum disetujui. 

"Tahun 2015 sampai 2021 Kemenhan melaksanakan proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur yang merupakan bagian program Satkomhan atau Satelit Komunikasi Pertahanan di Kemenhan," ujar dia di Kejagung, Jumat 14 Januari 2022.

Kemenhan / Kemhan RI / Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Kemenhan / Kemhan RI / Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Photo :
  • vivanews/Andry Daud

Kata Febrie, kontrak dilakukan dengan pihak Airbus dan perusahaan Navajo lalu dilakukan penyewaan berupa mobile satellite service dan drone segmen. Menurutnya, selama satu minggu mereka telah memanggil 11 saksi dari pihak swasta dan Kemhan. Pihaknya juga koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasilnya, didapati ada kerugian negara senilai Rp500 miliar dan US$20 juta.

Proyek Tanpa Perencanaan Matang