Jubir Wapres Sebut Akan Ada Pembatasan Umrah

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi memberikan keterangan pers di pesawat Boeing 737-400 TNI Angkatan Udara, Jumat, 19 November 2021.
Sumber :
  • ANTARA/Fransiska Ninditya

VIVA – Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi, mengatakan akan ada pembatasan terhadap kegiatan ibadah umrah, sebagai upaya meminimalkan potensi penularan COVID-19 varian Omicron di Indonesia.

KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes

"Wapres menyinggung soal umrah, tetapi belum ada keputusan pasti apakah akan dibuka atau tidak. Kesimpulannya, ke luar negeri termasuk untuk umrah itu akan dibatasi, disarankan untuk tidak dulu karena berbahaya," kata Masduki saat memberikan keterangan pers melalui konferensi video Zoom, Minggu malam, 16 Januari 2022.

Masduki mengatakan pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan sebagai langkah antisipasi mencegah meluasnya penularan Omicron di masyarakat, belajar dari pengalaman merebaknya varian Alfa dan Delta pada Juni dan Juli 2021.

KPU Yakin MK Tolak Amicus Curiae yang Diajukan Megawati karena Tak Ada dalam UU Pemilu

Dalam rapat evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Minggu, Wapres memberikan arahan agar dilakukan pengetatan di berbagai daerah, khususnya di DKI Jakarta.

Dalam rapat evaluasi yang dipimpin Presiden Joko Widodo melalui konferensi video itu diungkapkan bahwa penularan Omicron terpantau paling banyak terjadi di DKI Jakarta melalui transmisi lokal.

Momen Menegangkan Anang Hermansyah dan Keluarga Terjebak Banjir di Dubai

"Presiden dan Wapres memberikan arahan agar diperketat orang ke Jakarta. Belum ada kewajiban, tapi memperketat itu salah satunya adalah dengan vaksinasi. Jadi (masyarakat) harus divaksin dan harus memakai masker," katanya.

Ilustrasi Jemaah Indonesia tengah menunaikan ibadah umrah.

Photo :
  • Fuad Hasan/Maktour

Dalam hal pembatasan kegiatan umrah, Kementerian Agama menghentikan sementara penerbangan jemaah mulai Sabtu (15/1), sebagai upaya mengevaluasi skema one gate policy (OGP) dan mencegah penularan Omicron.

"Kami akan mengkaji konsep OGP secara menyeluruh, dengan melihat perkembangan yang terjadi. Di saat virus Omicron makin berkembang di beberapa negara, termasuk Indonesia dan Arab Saudi," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Skema OGP itu mewajibkan seluruh jemaah umrah yang tiba di Asrama Haji Pondok Gede langsung melakukan penapisan (screening) kesehatan dan kelengkapan dokumen.

Sebanyak 1.731 orang telah berangkat umrah sejak Sabtu melalui Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede Jakarta. Jemaah umrah yang berangkat pada tanggal itu dijadwalkan kembali tiba di Jakarta pada 17 Januari.

Kemenag kemudian akan mengevaluasi dan mendeteksi jemaah terkait penularan COVID-19 varian Omicron. (ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya