Lobi Nasib Satelit Orbit

Ilustrasi satelit.
Ilustrasi satelit.
Sumber :
  • MIT Technology Review

VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka-bukaan soal dugaan pelanggaran hukum dalam proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada tahun 2015. Proyek semasa Menhan Ryamizard Ryacudu ini ditengarai bodong sehingga menyebabkan kerugian negara ratusan miliar, bahkan berpotensi mencapai triliunan.

Dugaan pelanggaran prosedural proyek pengelolaan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) slot orbit 123 Bujur Timur (BT) terjadi dalam kurun waktu 2015-2016. Mulanya dari penandatanganan kontrak sewa pengelolaan satelit Artemis pada orbit, anehnya saat penandatanganan kontrak tersebut ternyata belum ada anggarannya.

Gara-gara hal ini, pemerintah digugat di Pengadilan Arbitrase Internasional London atau i London court of International arbitration oleh PT Avanti Communication Limited selaku perusahaan yang menyewakan satelit Artemis. Avanti menggugat Kemhan karena tidak membayar sewa sesuai kontrak yang ditandatangani.

Pengadilan Arbitrase London pada 9 Juli 2019 menjatuhkan putusan yang berakibat pemerintah Indonesia membayar mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit Artemis sejumlah Rp515 miliar untuk kontrak yang tidak ada dasarnya.

Kemudian, ada beberapa perusahaan lainnya yang tengah melakukan gugatan ke artbitrase internasional. Dalam waktu dekat, pemerintah menghadapi gugatan dari PT Navayo dengan nilai gugatan mencapai US$20,9 juta atau sekitar Rp304 miliar. 

Ada kemungkinan sejumlah perusahaan lain, yakni Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat akan melakukan hal serupa.

"Potensi kerugian negara dalam kasus ini diduga akan terus bertambah, masih ada perusahaan yang belum mengajukan gugatan, di antaranya AirBus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat, kalau mereka menggugat tentu bisa bertambah," kata Mahfud MD di kantornya, Kamis, 13 Januari 2022.