Pindah Ibu Kota Negara: Harga Mahal Kemacetan Jakarta

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi Ibu Kota RI di Penajam Paser Utara
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi Ibu Kota RI di Penajam Paser Utara
Sumber :
  • VIVAnews/Agus Rahmat

VIVA – Dua tahun lalu, di selipan pidato kenegaraan pada HUT RI ke-74 tahun 2019 di Gedung Parlemen, Presiden Joko Widodo sempat meminta izin dan dukungan rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Di depan wakil rakyat gagasan pindah ibu kota itu lugas disampaikan Jokowi, dengan segudang dalih kenapa harus dipindah.  

"Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, Saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Presiden Jokowi pada 17 Agustus 2019 silam.

Setelah menimbang kajian beberapa tahun terakhir, lokasi calon ibu kota negara pun ditetapkan. Berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Jokowi mengklaim lokasi calon IKN tersebut relatif lebih kecil terkena dampak bencana banjir dan longsor. Letaknya juga strategis dengan jarak rata-rata ke seluruh provinsi di Indonesia cukup pendek, yakni 893 kilometer.

Presiden Joko Widodo menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR.

Presiden Joko Widodo menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Gagasan pindah ibu kota negara ini pun bergulir. Pro-kontra bermunculan mulai soal pemilihan wilayah, budget anggaran hingga tersapu badai pandemi COVID-19 di tahun 2020. Pun demikian, pemerintah maju terus. Pandemi mereda, gagasan IKN berlanjut dengan susunan landasan hukumnya.   

Diawali dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Baru (RUU IKN) menindaklanjuti Surat Presiden Republik Indonesia Nomor: R-44/Pres/09/2021 pada 29 September 2021. Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN dibentuk pada Desember 2021, yang terdiri dari DPR dan pemerintah untuk mendalami poin-poin dari pasal-pasal dalam RUU IKN.