Kerangkeng Bupati Langkat Terkait Perbudakan? Ini Kata Kapolda Sumut

Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putera Simanjuntak
Sumber :
  • VIVA/Putra Nasution

VIVA – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak angkat bicara terkait temuan kerangkeng manusia di halaman belakang rumah pribadi Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin, di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

img_title KPK Temukan 55 Kg Platinum di Mobil Bupati Langkat, Nilainya Ditaksir Tembus Rp40 Miliar

Migrant Care sebelumnya menyebut temuan kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat diduga terkait praktik perbudakan modern. Kerangkeng tersebut diduga digunakan untuk para pekerja di perkebunan milik Bupati Langkat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Irjen Panca membenarkan soal temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat. Kapolda mengaku sudah melihat langsung kerangkeng manusia yang disorot Migrant Care, pada saat tim KPK menggeledah rumah Bupati Langkat pada Rabu, 19 Januari 2022 lalu. 

img_title KPK Bakal Telusuri Penyebab Kebocoran Informasi OTT Bupati Kuansing dan Langkat

Kerangkeng di belakang rumah pribadi Bupati Langkat itu berisi 3-4 orang. Namun, Ia membantah kerangkeng tersebut terkait dengan perbudakan manusia.

"Setelah kita lakukan penyelidikan itu tempat rehabilitasi secara pribadi, sudah berlangsung selama 10 tahun," kata Irjen Panca kepada wartawan di Medan, Senin 24 Januari 2022.

img_title Eks Timses Bupati Langkat Ditahan di Medan, KPK Ungkap Alasannya

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terbit, Irjen Panca mendapat informasi bahwa kerangkeng itu dibuat untuk korban-korban narkoba yang direhabilitasi secara pribadi oleh Bupati Langkat.

"Kalau teman-teman melihat itu, ada penggunaan narkoba yang masuk dua hari atau malamnya sebelumnya dilakukan penggeledahan. Yang lain, sedang bekerja di ladang. Kegiatan itu saya tangkap bersangkutan (Bupati Langkat), saya dalami sudah berjalan selama 10 tahun," ujar Panca.

Kapolda mengungkapkan rehabilitasi secara pribadi ini memang tidak memiliki izin operasional secara resmi dari pemerintah. Namun, ia mengatakan seluruh orang direhabilitasi diperlakukan dengan baik dan sehat.

"Untuk kesehatan sudah dikordinasikan dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. Ini niatnya baik, tapi harus didorong secara resmi untuk difasilitasi rehabilitasi. Ini terus kita dorong, BNNP Sumut untuk dapat memfasilitasi itu," kata Panca.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Mantan Direktur Penindakan KPK itu tidak mempermasalahkan temuan dari Migrant Care yang mengindikasikan terjadi perbudakan modern diduga dilakukan Bupati Langkat dan akan melaporkan ke Komnas HAM.

"Silakan, ini saya jelaskan setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap bersangkutan. Luka-luka agak memar, karena melawan. Kawan-kawan masih di dalami di lapangan. Masih menggunakan, di tes urine masih positif. Akan dipekerjakan ada di ladang dan di pasar. Mekanisme kita dalami," kata Panca.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut