- Biro Pres dan Media Istana Kepresidenan.
VIVA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengunggah sebuah foto yang menyandingkan Presiden Joko Widodo dengan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Unggahan foto tersebut menyamakan kepemimpinan Jokowi dengan era Orde Baru kepemimpinan Soeharto.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) konpres konflik agraria 2019.
- VIVAnews/ Syaefullah
Utamakan Pembangunan Tanpa Pikirkan Rakyat
Dalam unggahan foto tersebut, YLBHI memberikan keterangan yang menyebutkan bahwa Jokowi cenderung mengutamakan pembangunan tanpa memikirkan rakyat. Jokowi dinilai tidak mempedulikan keadilan.
"Pemerintahan Jokowi serupa dengan Orde Baru dalam pembangunanisme. Mereka mengingkari mandat konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab!" tulis YLBHI dalam akun instagramnya yang dikutip Senin 14 Februari 2022.
YLBHI juga mencantumkan 10 poin yang dinilai menjadi kesamaan pemerintahan Jokowi dan Soeharto. Pertama yakni mengutamakan pembangunan fisik dan serba "dari atas" ke "bawah" untuk kejar target politik minus demokrasi.
Baca juga: Arsul PPP: Pengerahan Polri-TNI ke Desa Wadas Ulang Cara Orde Baru
Bernuansa Koruptif dan Nepotis
Kedua, pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis. Ketiga tidak ada perencanaan resiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural.
Persamaan keempat yakni pembangunan tidak berizin atau dengan izin yang bermasalah. Kelima, legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat.
"Melayani kehendak kekuasaan dan elit oligarki dg cara perampasan & perusakan lingkungan. Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko," tulis aku tersebut.
Kriminalisasi Rakyat
Persamaan kedelapan, menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh. Kesembilan pendamping dan warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap.
"Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta," tulis akun itu.
Jangan Asal Bunyi
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara terkait kritik YLBHI yang menyamakan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan Presiden ke 2 RI Soeharto. Ngabalin mengatakan setiap pemimpin memiliki ciri khasnya masing-masing dan dalam memimpin bangsa masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya.
Ali Mochtar Ngabalin Tenaga Ahli Utama KSP
- tvOne
Ngabalin meminta YLBHI menggunakan mata dan juga hati dalam memberikan penilaian kepada Pemerintahan Jokowi. Sebab Jokowi gelah melakukan yang terbaik untuk bangsa Indonesia.
"Tanya dia apakah dia memberikan penilaian masa pemerintahan Soeharto seluruhnya jelek apa tidak ada secuil kebaikan yang pak Harto lakukan? Buka mata dan hati untuk menilai pemerintah presiden Jokowi," kata Ngabalin, kepada wartawan, Senin 14 Februari 2022.
Tidak Tepat
Ngabalin mengatakan jika kritik YLBHI itu diberikan terkait polemik di Desa Wadas, maka kritik itu tidak tepat. Sebab dalam polemik di Wadas, Jokowi melalui KSP telah turun langsung menemui warga dan mencari solusi permasalahan yang terjadi.
"Kalau kasus Wadas dia jajarkan Jokowi dengan sieharto. Boleh jadi memang mereka tidak tahu dan TDK ke lapangan karena KSP tim yg dibentuk pak Moeldoko masih di lapangan. Dia mesti tahu persis yang terjadi di lapangan supaya yayasan ini jangan jadi sumber penyebaran fitnah," kata Ngabalin.
Menurut Ngabalin kritik YLBHI terhadap Jokowi sangat tendensius. YLBHI harus memiliki bukti dalam melontarkan kritik bukan hanya sekadar mengkritik tanpa dasar yang jelas.
"Saya kira sangat tendensius. Dari kemarin saya bilang Yayasan itu pintar, moral tinggi. Kalau bermoral dan pendidikan tinggi, tidak nyinyir, mesti buktikan dong.
Ngabalin meminta untuk mengukur kualitas seorang pemimpin dapat dilihat dari keberaniannya. Dia meminta YLBHI jangan asal komentar.
"Ukur pemimpin itu dari keberaniannya dalam mengambil semua konsekuensi. Jokowi pemimpin yang berani mengambil semua resiko itu baik saat menjabat maupun setelah (menjabat) pun, Jokowi sudah siap. Yayasan itu jangan asbun," ujarnya
