Sertifikat Halal Vaksin Merah Putih Segera Terbit, Begini Alurnya

MUI mengeluarkan fatwa halal vaksin Merah Putih yang dikembangkan Unair
Sumber :
  • MUI

VIVA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama akan segera menerbitkan sertifikat halal Vaksin Merah Putih. Hal ini ditegaskan oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham.

img_title 4 Podcast Ternama Diduga Dibayar Pakai Uang Pajak, Agak Laen hingga Deddy Corbuzier Buka Suara

Menurutnya, penerbitan sertifikat halal adalah ujung dari proses Sertifikasi Halal. Berdasarkan UU 33 tahun 2014 dan PP Nomor 39 tahun 2021, sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH, setelah melalui sejumlah tahapan, antara lain: audit produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan penetapan halal produk oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama (MUI).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"BPJPH Kemenag segera terbitkan sertifikat halal menyusul terbitnya penetapan halal MUI untuk vaksin Merah Putih yang diproduksi PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia," kata Muhammad Aqil Irham di Surabaya, Senin, 14 Februari 2022.

img_title Gandeng UGM, Kemenag Dorong Pendekatan Ekoteologi Atasi Krisis Lingkungan

Aqil mengatakan vaksin Merah Putih telah ditetapkan kehalalannya melalui sidang fatwa MUI pada tanggal 7 Februari 2022. Sebelumnya, LP POM MUI selaku LPH juga telah melakukan audit terhadap Vaksin Merah Putih tersebut.

"Jadi MUI menerbitkan ketetapan halal, BPJPH terbitkan sertifikat halal," katanya lagi.

img_title Petakan Mutu Pendidikan Pesantren, Ini 3 Model yang Jadi Fokus Evaluasi Kemenag

Ia merinci proses penerbitan sertifikat halal suatu produk yang kemudian dikenal dengan istilah sertifikasi halal. Menurut Aqil, dalam menetapkan kehalalan suatu produk yang diajukan pelaku usaha, BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI. 

Saat ini ada tiga LPH di Indonesia, yaitu: LP POM MUI yang sudah lama berdiri,  LPH Sucofindo dan LPH Surveyor Indonesia. Ketiganya telah menjalankan tugas dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk di dalam proses sertifikasi halal. 

Selain ketiganya, ada sembilan calon LPH baru yang saat ini masih dalam proses akreditasi untuk ditetapkan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal.

"LPH ini melakukan audit pemenuhan kehalalan produk. MUI melakukan sidang fatwa halal kalau produk itu sudah diaudit LPH. Hasil sidang fatwa itu diserahkan ke BPJPH untuk diterbitkan sertifikat halal," jelasnya. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Aqil menyatakan, dalam proses layanan sertifikasi halal, BPJPH, LPH, dan MUI merupakan satu kesatuan. Ketiganya membentuk relasi interdependensi dalam layanan sertifikasi halal di Indonesia. Masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda, dan tidak saling intervensi. 

"Masing-masing punya kewenangan. Sesuai regulasi, Komisi Fatwa MUI mengeluarkan ketetapan halal yang harus disampaikan kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH menerbitkan sertifikat halal," ungkapnya

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut