Hakim: Azis Syamsuddin Berbelit-belit di Sidang, Merusak Citra DPR

Azis Syamsuddin Bersaksi dalam Sidang Robin Maskur
Azis Syamsuddin Bersaksi dalam Sidang Robin Maskur
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikior) Jakarta mengungkap hal yang memberatkan terdakwa Azis Syamsuddin yang divonis bersalah dengah hukuman 3,5 tahun penjara terkait suap penanganan perkara pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017.

Menurut hakim, Azis Syamsuddin tidak mengakui kesalahannya dan berbelit-belit saat memberikan kesaksian dalam perkara suap terhadap bekas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain.

Selain itu, hakim menambahkan keadaan yang memberatkan perbuatan Azis Syamsuddin adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

"Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan terdakwa berbelit-belit selama persidangan. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, perbuatan terdakwa merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," ujar ucap hakim, Kamis 17 Februari 2022.

Di samping pertimbangan memberatkan, hakim juga membeberkan pertimbangan yang meringankan hukuman Azis Syamsuddin. Di mana, putusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa pada KPK.

"Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Menimbang setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang sudah pantas layak dan adil sebagaimana amar putusan," lanjutnya.

Yaitu, Pasal 5 ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang peraturan tidak dapat diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUHP dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini.