- VIVA/B.S Putra
VIVA – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menegaskan kepada Bupati dan Wali Kota di Sumut ini untuk bekerja dengan baik demi kesejahteraan rakyat dan jangan korupsi. Ciptakan birokrasi bersih dan melayani.
Hal tersebut, disampaikan mantan Pangkostrad itu, saat mengikuti rapat koordinasi pencegahan korupsi pemberantasan korupsi dengan pemerintah daerah se-Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Rabu 23 Februari 2022.
Gubernur Edy mengungkapkan rasa syukur ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Republik Indonesia. Pemberantasan korupsi akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Edy Rahmayadi, KPK merupakan perangkat yang membuat pemerintah berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Sehingga cita-cita untuk menyejahterakan masyarakat tercapai.
“Sebagai pejabat politik, kita bersyukur kepada Tuhan ada perangkat-perangkat (KPK), kita tinggal menaatinya,” kata Edy.
Edy mengatakan salah satu upaya Pemprov agar bebas korupsi adalah dengan mencanangkan zona integritas di setiap organisasi perangkat daerah.
“Paling tidak, kalau ini berjalan, tugas pokok KPK akan jadi lebih ringan,” tutur Edy.
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.
- VIVA/B.S Putra
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan tujuan penyelenggara negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Apakah hal itu sudah tercapai? Bapak ibu selaku kepala daerah dan pejabat yang diberi mandat bisa menilainya sendiri. Apakah di daerah yang bapak ibu pimpinan kesejahteraan sudah terwujud atau belum,” ujar Alexander.
Menurut Alexander, Sumut punya potensi alam yang luar biasa. Jika dikelola dengan baik, maka rakyat akan sejahtera. “Itu (sumber daya alam) kan luar biasa, saya yakin kalau bisa dikelola dengan baik pasti petani-petani juga sejahtera,” kata Alexander.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak mengapresiasi Gubernur Edy Rahmayadi yang mencanangkan zona integritas yang dilakukan Pemprov Sumut.
“Kami apresiasi Pak Gubernur yang mencanangkan Pemprov sebagai zona integritas, ini harapan kita, upaya pencegahan korupsi ini terkait dengan komitmen,” kata Tumpak.
