Kebijakan Afirmatif Beri Peluang Warga Papua Punya Masa Depan Cerah

Ilustrasi/Warga Papua
Sumber :
  • VIVAnews/Fernando Randy

VIVA – Kebijakan afirmatif (affirmative policy) yang dijalankan pemerintah terhadap Papua dan Papua Barat memang diperlukan untuk menciptakan peluang lebih luas bagi masyarakat asli Papua di Bumi Cendrawasih.

Upaya Pemerintah Merespon Kasus Pailit Sritex Dinilai Sudah Tepat

“Dalam konteks Papua, peluang terbuka bagi anak-anak muda Papua. Pertama, ada dana otonomi khusus. Kedua, ada affirmative policy dari pemerintah, bagaimana memberdayakan OAP (Orang Asli Papua) agar punya masa depan lebih cerah,” kata Pemerhati Papua, Prof. Imron Cotan di Jakarta pada Kamis, 24 Februari 2022.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia ini menjelaskan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua adalah langkah terbaru dari komitmen pemerintah memajukan Papua. 

Evaluasi Pelaksanan Pemilu 2024, DPR Mau Bikin Omnibus Paket Politik

Menurut dia, situasi keamanan yang tidak stabil menyebabkan proses pembangunan, yang dicanangkan pemerintah menemui hambatan. Untuk itu, perlu penguatan affirmative policy pembangunan sebagai upaya mewujudkan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Kebijakan afirmatif ini harus diperkuat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja bagi OAP (orang asli Papua). Para OAP lulusan dari berbagai kampus yang sulit mencari kerja, bisa punya peluang untuk bekerja di BUMN, misalnya,” ujar mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia itu.

Prabowo Mau Jajaran Pemerintahannya Pakai Maung Bukti Kebijakan Pro Produk Dalam Negeri

Kemudian, Imron mengatakan kebijakan afirmatif lainnya pemerintah dan DPR akan mengeluarkan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru, yang diharapkan mencakup seluruh wilayah adat Tanah Papua. Tujuan utama pemekaran tersebut adalah untuk memperpendek jalur birokrasi, jalur logistik dan menciptakan lapangan kerja baru bagi OAP. 

“Jumlah gubernur bertambah, begitu juga wagub, sekda, hingga ke semua jajaran birokrasi ke bawah. Ini memberi peluang terbuka bagi OAP,” jelas dia.

Sementara Ketua Bamus Papua, Willem Frans Ansanay mengatakan orang asli Papua memiliki hak, kewajiban, dan peluang yang sama seperti rakyat Indonesia lainnya. Maka dari itu, anak-anak muda Papua diminta menjadi bagian dari solusi memajukan Indonesia, khususnya Papua.

“Saya ingin buktikan ini negara saya juga memiliki. Saya bisa hidup di mana saja, berkompetisi dengan siapa saja, dan bisa berbuat sesuatu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, tetapi juga bermanfaat bagi orang banyak. Kita bersaing, ya bersaing. Tidak ada perbedaan,” tandasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya