Perintah Terbaru Jaksa Agung soal Kasus Nurhayati
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin selaku penuntut umum tertinggi ikut memantau penetapan tersangka terhadap Nurhayati, seorang pelapor kasus dugaan korupsi APBDes Desa Citemu, Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020.
Menurut dia, Jaksa Agung telah memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, melalui Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk segera memberikan petunjuk. Selain itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon juga diminta untuk berkoordinasi dengan Polres Cirebon Kota.
“Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon untuk segera memerintahkan Penyidik Polres Cirebon Kota guna menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, mengingat Kepala Kejaksaan Negeri telah mengeluarkan P-21,” kata Leonard melalui keterangan tertulisnya pada Senin, 28 Februari 2022.
Setelah Tahap II dilaksanakan, lanjut dia, Jaksa Penuntut Umum yang akan mengambil langkah penyelesaian perkara tersebut serta mengambil langkah hukum yang tepat dan terukur.
“Untuk melindungi hak-hak Tersangka sesuai Hukum Acara Pidana,” jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto mengatakan Penyidik Polres Cirebon Kota tidak memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Nurhayati sebagai tersangka. Sehingga, langkah yang dilakukan Penyidik Polres Cirebon Kota bisa dihentikan.
"Hasil gelarnya ya tidak cukup bukti, sehingga tahap 2 (ke Kejaksaan) tidak dilakukan. Sehingga kami bisa SP3," kata Agus saat dikonfirmasi wartawan pada Sabtu, 26 Februari 2022.
Menurut dia, kesimpulan ini diperoleh setelah Tim Biro Pengawas Penyidik (Wassidik) Bareskrim Polri mendalami perkara tersebut. Kemudian, tim melakukan gelar perkara terkait kasus Nurhayati pada Jumat, 25 Februari 2022.
Maka dari itu, kata Agus, rekomendasi dari Tim Pengawas Penyidik diantaranya memerintahkan Kapolres Cirebon serta Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, agar berkoordinasi dengan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jabar dan Kejaksaan Negeri Cirebon.
"Semoga hasil koordinasi Kapolres dan Direskrimsus dengan Aspidsus dan Kejari mengembalikan P21, sehingga kita bisa SP3," ujarnya.
Diketahui, seorang ibu yang berprofesi sebagai Kaur Keuangan bernama Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka usia melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Desa berinisial S.