IPAC: Negara Harus Bisa Perjelas Definisi Radikalisme

Seminar nasional 'Tantangan dan Strategi Kontra Radikalisme di Indonesia'.
Seminar nasional 'Tantangan dan Strategi Kontra Radikalisme di Indonesia'.
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Penegakan hukum terhadap kelompok radikal yang menebar kekerasan perlu diterapkan. Penilaian tersebut karena teror mengarah kekerasan oleh kelompok radikalisme sudah menyasar sejumlah negara tak terkecuali Indonesia.

Demikian disampaikan pendiri sekaligus penasehat Institute for Policy Analisys of Conflict (IPAC) Sidney Jones dalam seminar nasional 'Tantangan dan Strategi Kontra Radikalisme di Indonesia'. Namun, ia menyinggung definisi radikalisme perlu diperjelas.

Menurutnya, definisi radikalisme perlu dipertegas agar tak mudah disematkan kepada orang atau kelompok yang berbeda ideologi maupun politik. Dia mencontohkan seperti bila ada orang atau kelompok yang mengadvokasi negara Islam di Indonesia dikategorikan radikalisme atau bukan.

"Apakah itu radikalisme karena isi yang didorong atau didukung? Atau kalau ada yang mengadvokasi untuk balik ke piagam Jakarta. Apakah itu radikal atau ekspresi politik tapi sesuatu yang harus dibiarkan dalam satu pemerintah demokrasi asal damai? Ini tentu harus diperjelas definisi radikalisme," kata Sidney dikutip pada Minggu, 13 Maret 2022.

Bagi Sidney, perbedaan cara pandang, selama tak ada pemaksaan dan ancaman kekerasan tentu jadi bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi Undang-Undang. 

"Kalau advokasi tanpa memaksa semestinya diperbolehkan. Karena dengan kebebasan berekspresi seperti yang dilindungi UUD 45 seharusnya bebas mengajukan opini," jelasnya.

Densus 88 Antiteror memeriksa rumah kontrakan tempat terjadi ledakan Bom Panci di Kelurahan Sekejati, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (8/7/2017).

Densus 88 Antiteror memeriksa rumah kontrakan tempat terjadi ledakan Bom Panci di Kelurahan Sekejati, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (8/7/2017).

Photo :
  • ANTARA FOTO/Agus Bebeng