- VIVA / Ahmad Farhan
VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh parlemen dunia untuk melakukan tindakan nyata mengatasi perubahan iklim yang telah menjadi agenda global. Hal itu disampaikan dalam Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 yang dihadiri 115 negara di Nusa Dua, Bali.
Menurut dia, Majelis IPU ke-144 mengangkat tema “Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to act on Climate Change” sehingga dianggap menjadi isu relevan untuk dibahas saat ini. “Hal ini di saat dunia telah mencapai pemanasan 1.1 derajat celsius dan mengakibatkan target pemanasan 1.5 hingga 2 derajat Celsius sulit untuk dapat tercapai,” kata Puan di Bali pada Senin, 21 Maret 2022.
Oleh karena itu, Puan yang merupakan Ketua DPR pertama dari perwakilan perempuan ini, mendorong dalam pertemuan forum parlemen internasional agar memobilisasi komitmen dan aksi dunia pada isu perubahan iklim. Aksi nyata mutlak dilakukan guna menyelamatkan dunia dari dampak perubahan iklim yang banyak menyebabkan bencana.
Ketua DPR, Puan Maharani.
- Dok. DPR.
“Sesuai tema pertemuan, parlemen perlu untuk memobilisasi pengurangan emisi, memperkuat adaptasi, dan merealisasi komitmen pembiayaan bagi negara berkembang,” ujar mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ini.
Selain itu, Puan mengajak negara maju untuk membantu negara-negara berkembang dalam bantuan dana maupun investasi untuk mendukung agenda perubahan iklim. Sebab, negara maju perlu didukung mempercepat penggunaan energi terbarukan sebagai langkah yang bisa dilakukan dalam menghindari pemanasan global.
“Transisi energi bersih di negara berkembang juga perlu mendapatkan dukungan teknologi dan investasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan tantangan yang dihadapi global ke depan tidak semakin mudah tetapi makin sulit. Menurut dia, ada sebuah tantangan yang paling berbahaya jika tidak dilakukan bagi parlemen seluruh dunia yaitu perubahan iklim.
"Jangan melupakan bahwa kita menghadapi sebuah hal yang mengerikan kalau kita tidak berani memobilisasi kebijakan-kebijakan, baik di parlemen baik maupun pemerintah yaitu perubahan iklim," kata Jokowi.
Ia mengatakan, perubahan iklim sering dibicarakan dan diputuskan dalam pertemuan global, tapi aksi lapangannya belum kelihatan. Misalnya, transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT), dari energi batu bara ke renewable energy. "Kelihatannya mudah, tapi praktiknya sesuatu yang sulit di lapangan utamanya bagi negara berkembang," katanya.
Sehingga, kata dia, hal yang perlu dibicarakan adalah pendanaan iklim harus segera diselesaikan. Kedua, investasi dalam energi baru terbarukan, dan ketiga transfer teknologi.
"Kalau ini tidak riil dilakukan, sampai kapan pun saya pesimis yang namanya perubahan iklim betul-betul tidak dapat kita cegah. Kalau itu hanya kita bicarakan dari tahun ke tahun dan tidak ada keputusan, saya pesimis bahwa namanya perubahan iklim tidak bisa kita cegah sama sekali," ujarnya.
