- VIVA/ Aman Hasibuan
VIVA – Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, melakukan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM). Pembahasan terkait perlindungan HAM dan situasi keamanan di wilayah Papua, pada Senin, 21 Maret 2022.
Pertemuan tersebut dilaksanakan di Aula Cenderawasih Mapolda Papua, dihadiri oleh Komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Beka Ulung Hapsara, PJU Polda Papua, Ka Ops Damai Cartenz-2022 Kombes Pol Muhammad Firman, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey, dan Koordinator Bidang Mediasi Komnas HAM Asri Wahono.
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakiri mengatakan, situasi di Papua sangat landai. Hanya saja ada beberapa kejadian di Yahukimo, yang menimbulkan korban jiwa juga harta benda. Kejadian di Yahukimo kemarin membuat pihak kepolisian untuk tetap sabar dalam penegakan hukum. Sehingga profesionalitas tetap dikedepankan.
“Akhir-akhir ini, isu DOB mulai meningkat khususnya terkait aksi unras (unjuk rasa) penolakan, kita harap kedepannya tidak terjadi korban jiwa baik dari masyarakat maupun aparat keamanan seperti yang terjadi di Yahukimo kemarin,” ucap Kapolda Papua.
Kapolda menambahkan, polisi akan terus menggunakan pola soft approach dengan pendekatan terhadap tokoh-tokoh. Sehingga masyarakat bisa terarahkan ke hal yang lebih baik melalui para tokoh tersebut.
“Kita biarkan saja semua berjalan natural, tumbuhkan dalam diri masyarakat. Jadi nantinya biarkan para tokoh-tokoh yang menjadi kepanjangan tangan dari kita kepada masyarakat untuk bisa memberikan pesan Kamtibmas, kami juga akan terus melakukan proses gakkum (penegakan hukum) secara transparan, dengan baik dan profesional,” jelas Fakhiri.
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik menyampaikan, koordinasi Komnas HAM dengan Polri tidak hanya ada di Papua. Tetapi juga dilakukan di seluruh Indonesia. Kasus-kasus besar seperti kejadian di KM 50 secara profesional ditangani oleh komisi.
“Oleh Karena itu saya sampaikan penegakan hukun di Papua tetap harus dilakukan dan tidak hanya koridor-koridor yang diperhatikan. Kami Komnas HAM sedang mengusulkan untuk lakukan dialog damai di Papua antara pemerintah, OPM, tokoh masyarakat, tokoh gereja, tokoh adat dalam bingkai NKRI,” ujar Ahmad Damanik.
Damanik mengaku, rencana dialog tersebut juga sudah disetujui para petinggi negara. Maka dari itu, pihaknya berharap kerja sama dengan Polda Papua untuk terus ditingkatkan.
