DPR Ungkap Kejanggalan Persoalan Kebun Sawit Ilegal

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi
Sumber :
  • ANTARA/Ali Khumaini

VIVA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penanganan perkebunan sawit ilegal di Indonesia.

“Ada beberapa kejanggalan persoalan perkebunan sawit ilegal di Tanah Air, seperti yang terjadi di Riau,“ kata Dedi dalam sambungan telepon di Purwakarta, Senin, 28 Maret 2022.

Dedi mengatakan, beberapa waktu lalu dia bersama rombongan Komisi IV DPR RI kunjungan kerja bersama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyegel perkebunan sawit ilegal di Riau.

Saat kunjungan pertama untuk penyegelan, Dedi merasa optimis akan berdampak luas khususnya bagi para pemilik perkebunan sawit ilegal agar segera melakukan pembenahan mulai dari sisi administratif, membayar denda hingga membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Tetapi faktanya Bupati menyampaikan bahwa kebun yang disegel sudah bersertifikat. Pertanyaannya adalah dasar ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) mengeluarkan sertifikat dari mana? Ini kan ada dua lembaga negara, ATR/BPN dan KLHK cq Ditjen Penegakan Hukum,” ujarnya.

“Satu ilegal (menurut KLHK), satu lagi (ATR/BPN) mengatakan sudah mengeluarkan sertifikat,” katanya.

Ilustrasi kelapa sawit.

Ilustrasi kelapa sawit.

Photo :
  • ANTARA/Syifa Yulinnas