DPR: Beri Sanksi Kepala Desa yang Deklarasi Jokowi 3 Periode

Politikus PDIP Junimart Girsang .
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi

VIVA - Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, menyesalkan banyak organisasi masyarakat di bawah pengawasan dan pembinaan Kementerian Dalam Negeri tidak patuh pada aturan perundang-undangan.

img_title PDIP Desak Polri dan KY Kaji Ulang Rencana Pembentukan Polisi Khusus di Pengadilan

Presiden Jokowi didamping Menko Luhut dan Mendagri menghadiri Silatnas Apdesi

Photo :
  • YouTube Sekretariat Presiden

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Apdesi Jadi Sorotan

img_title Sebelum Mundur dari Wapres, Doli Kurnia sebut Gibran Ajukan Beberapa Syarat: Teori Deep State

Hal ini seperti dicontohkan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) yang menjadi sorotan, karena menyatakan dukungan pada Joko Widodo untuk presiden tiga periode.

“Saya melihat, mencermati selama ini bahwa ormas-ormas itu kebanyakan bablas pak menteri. Bablas itu artinya mereka sudah tidak tunduk kepada aturan dan Peraturan Perundang-undangan 17 tahun 2013,” kata Junimart dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 April 2022.

img_title Eks Anggota BIN sebut Tentakel Geng Solo Masih 70 Persen di Pemerintahan, Ingatkan Prabowo Agar Tidak Terjebak

Baca juga: Dukung Jokowi 3 Periode, Aparatur Desa Gelar Deklarasi Habis Lebaran

Kepala Desa Tak Boleh Berpolitik Praktis

Junimart mengatakan, sudah menjadi kewajiban dari Kemendagri untuk membina dan mengawasi para ormas, termasuk juga apa yang dilakukan oleh Apdesi. Apalagi, undang-undang tentang Ormas dan UU Pemerintahan Desa sudah jelas mengatakan bahwa para kepala desa tidak boleh bermain politik praktis.

“Undang-undang tentang Pemerintahan Desa sudah jelas mengatakan bahwa para kepala desa tidak boleh bermain politik praktis," kata Junimart.

Selain itu, Junimart meminta supaya Kemendagri dapat bersikap tegas setelah adanya kepala desa yang mengeluarkan sikap politik dalam forum tersebut.

“Kemendagri itu semestinya menetralisir dan langsung menegur Apdesi secara terang benderang supaya tidak menjadi bola liar di media, supaya tidak membuat bingung di masyarakat. Jadi saran kami, Kemendagri mengambil sikap sebagai pembina pengawas dari seluruh ormas Indonesia,” kata Junimart.

Dilarang UU

Senada, Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengatakan, tidak sepatutnya kepala desa melakukan politik praktis. Dia berharap Kemendagri dapat memberi sanksi kepada kepala desa yang terlibat politik praktis.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Kegiatan politik praktis oleh kepala dan perangkat desa itu dilarang oleh UU. Kemendagri memiliki tupoksi dan kewenangan untuk melakukan perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, pemerintahan umum, otoda, administrasi kewilayahan, pemerintahan desa dan lain sebagainya,” kata Luqman.

Menurut Luqman, Kemendagri bisa menegakkan aturan dengan memberikan sanksi kepada perangkat desa yang ikut dalam acara Silatnas Apdesi kemarin.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut