Munarman Divonis 3 Tahun, Ini Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Aparat menjaga area luar ruang persidangan kasus Munarman di PN Jaktim.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Andrew Tito

VIVA – Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman divonis tiga tahun penjara dalam kasus terorisme. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Munarman bersalah membantu atau memudahkan pelaku tindak pidana terorisme.

Hakim punya pertimbangan atas vonis tersebut dengan beberapa hal yang memberatkan untuk Munarman. Salah satu pertimbangannya karena Munarman dinilai tak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. 

Selain itu, Munarman merupakan residivis yang pernah menjalani hukuman kurungan penjara. 

"Keadaan yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Bahwa terdakwa juga sudah pernah dihukum," demikian kata hakim saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu, 6 April 2022.

Namun, pertimbangan lain yang meringankan Munarman yaitu statusnya sebagai tulang punggung keluarga. "Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga," ujar hakim.

Kursi majelis hakim (foto ilustrasi)

Photo :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
 

Vonis majelis hakim ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yaitu 8 tahun penjara. Menurut jaksa, Munarman diyakini melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Jaksa menjerat Munarman dengan Pasal 13 C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Hakim Arief Tegur Keras Caleg yang Ikut Sidang via Daring di Dalam Mobil
Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh

Akal-akalan Gazalba Saleh Cuci Uang Korupsi: Pakai Profesi Dosen hingga KTP Orang Lain

Hakim nonaktif Mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh telah didakwa menerima gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) usai menangani perkara di lingkungan MA.

img_title
VIVA.co.id
6 Mei 2024