- VIVA.co.id/Irfan
VIVA - Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan, Mohammad Mahfud MD, angkat bicara soal kasus Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Lili Pintauli, yang dianggap melanggar etik. Menurutnya, isu itu juga masuk dalam laporan pelanggaran HAM yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri AS akhir-akhir ini.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Urusan KPK, Bukan Kabinet
"Sebenarnya itu menjadi urusan KPK, bukan urusan kabinet," kata Mahfud dalam akun Instagramnya, Minggu, 17 April 2022.
Tapi secara moral Mahfud mempunyai pandangan yakni KPK harus menyikapi isu tersebut secara bijak. Penyikapan itu karena isunya disoroti oleh Kemlu AS, dan juga karena hal tersebut sudah menjadi isu di dalam negeri.
"Bijaknya bagaimana? Ya selesaikan secara transparan dan tegas, tak perlu ada yang ditutup-tutupi," katanya.
Baca juga: Amerika Serikat Soroti Kasus Etik Lili Pintauli, Ini Kata KPK
Dewas Harus Tunjukkan Sikap Tegas
Ia juga meminta Dewas harus menunjukkan sikap tegas kepada publik. Kalau Lili Pintauli salah harus dijatuhi sanksi, tapi kalau benar dia harus dibela.
Dia berharap jangan sampai terjadi public distrust tapi juga jangan sampai terjadi demoralisasi dan ketidaknyamanan di internal KPK.
"Berdasar hasil survei, belakangan ini KPK semakin baik prestasi dan kinerjanya. Ibarat lukisan, jangan sampai lukisan yang sudah bagus menjadi ternoda oleh tetesan cat yang tak perlu," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Lili Pintauli Siregar, dilaporkan ke Dewan Pengawasan KPK. Laporan ini karena Lili diduga mendapatkan fasilitas tiket nonton balapan MotoGP di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Selai tiket, Lili diduga mendapat tiket hotel penginapan dari salah perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Fasilitas menonton MotoGP itu diduga pada 18-20 Maret 2022.
