YKMI Ingatkan Pemerintah Patuhi Putusan MA Terkait Vaksin Halal

Petugas medis perlihatkan dosis vaksin COVID-19 Moderna (Foto ilustrasi).
Petugas medis perlihatkan dosis vaksin COVID-19 Moderna (Foto ilustrasi).
Sumber :
  • Fajar Sodiq/VIVA.

VIVA - Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) mengingatkan pemerintah untuk patuh tidak melawan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022 yang telah memerintahkan mereka untuk menyediakan vaksin halal dalam program vaksinasi di seluruh Indonesia.

Ilustrasi vaksin COVID-19.

Ilustrasi vaksin COVID-19.

Photo :
  • Pexels/Maksim Goncharenok

Tak Boleh Sediakan Vaksin yang Tidak Halal

Sekretaris Eksekutif YKMI, Fat Haryanto, menegaskan setelah dikabulkannya uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 pada Pasal 2 ayat 1 oleh MA, maka sudah tidak boleh lagi pemerintah menjalankan program vaksinasi tanpa tidak disediakannya vaksin halal untuk masyarakat muslim yang sudah dijamin oleh UU Jaminan Produk Halal.

"Gugatan uji materiil YKMI dikabulkan MA. Kami mendesak pemerintah untuk sediakan vaksin halal dan cabut SE mudik sampai disediakannya vaksin halal untuk masyarakat muslim," kata Fat dalam siaran pers yang diterima wartawan, Jumat, 22 April 2022.

Fat mengatakan putusan MA tersebut adalah final dan mengikat sehingga memiliki konsekuensi hukum dalam program vaksinasi nasional yang dijalankan pemerintah.

"Pemerintah harus segera menyediakan layanan vaksin halal untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena masyarakat harus menjalankan kewajibannya untuk vaksinasi dan tentunya harus vaksin halal bagi umat Islam," katanya.

Halaman Selanjutnya
img_title