- ANTARA FOTO/Dede Rizky Permana
VIVA - Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, menilai vaksin COVID-19 yang digunakan dalam program booster seharusnya adalah vaksin halal. Dia mengatakan perkara tersebut sudah sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung.
Ilustrasi vaksin booster COVID-19.
- VIVA/Foe Peace Simbolon
Putusan MA Final dan Mengikat
“Keputusan MA kan final dan mengikat. Karena memang vaksin yang sudah dibeli saat mendapat fatwa MUI, harusnya memang masih bisa digunakan. Sementara untuk booster, ya memang harus vaksin halal,” kata Irma saat dihubungi wartawan, Rabu, 27 April 2022.
Irma menuturkan program vaksin masih menjadi langkah yang sangat penting di tengah pandemi COVID-19 karena banyak masyarakat yang sudah divaksin masih tetap terinfeksi. Ia khawatir jika tanpa vaksinasi pandemi COVID-19 akan kembali parah.
“Vaksin adalah keputusan penting dan tentu harus wajib disuntikkan ke seluruh rakyat Indonesia. Tanpa vaksin 1, 2 dan booster, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sudah divaksin saja banyak yang terinveksi. Apalagi jika tidak divaksin,” kata politisi Partai Nasdem tersebut.
Soal Reshuffle Kabinet
Terkait kepergian Menteri Kesehatan ke luar negeri, menurutnya, tidak masalah jika memang penting. Berbeda jika kepergian tersebut tidak memiliki agenda strategis.
“Jika kepergian Menkes memang penting, tentu tidak ada masalah, kan ada Sekjen dan Dirjen-Dirjennya,” katanya.
Mengenai isu reshuffle setelah lebaran nanti, Irma mengatakan itu hak prerogatif presiden. Menurutnya, posisi menteri apapun yang akan di-reshuffle, termasuk Menkes, tinggal menunggu keputusan yang diberikannya saja.
“Reshuffle adalah hak prerogatif. Biarkan presiden yang ambil keputusan,” tuturnya.
