- VIVA / Andrew Tito (Jakarta)
VIVA - Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) telah melayangkan somasi kepada pemerintah sejak sepekan lalu karena terkait putusan Mahkamah Agung yang mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin halal.
Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) saat menggelar konferensi pers.
- Dok. YKMI.
Layangkan Somasi
Direktur Eksekutif YKMI Ahmad Himawan mengatakan pemerintah tampaknya betul-betul mengabaikan amar putusan MA meskipun pihaknya telah mengirimkan surat somasi kepada pemerintah.
“Setelah diamati, ternyata pemerintah memang tampak mengabaikan putusan tersebut. Maka YKMI mengambil langkah somasi tersebut,” kata Himawan saat dihubungi, Senin, 9 Mei 2022.
Baca juga: Putusan MA Terkait Vaksin Halal Belum Dipatuhi, YKMI Layangkan Somasi
Tak Siapkan Langkah Strategis
Bukan hanya itu, Himawan menyebut pemerintah tidak menyiapkan langkah strategis untuk melaksanakan putusan MA tersebut. Pemerintah bahkan tidak berani memutus kontrak vaksin yang belum mendapatkan sertifikasi halal MUI.
“Indikasinya adalah pemerintah tidak melaksanakan langkah-langkah strategis, seperti memutus kontrak dengan vaksin-vaksin yang tidak halal. Kemudian pemerintah tidak juga memasukkan seluruh jenis vaksin halal yang direkomendasikan saat ini,” katanya.
Himawan pun berencana membawa urusan tersebut ke Mahkamah Internasional apabila putusan MA masih tidak dijalankan dengan baik.
Pelanggaran Hukum
Sementara itu, Pakar Hukum Pidana, Prof Syaiful Bakhri, menambahkan jika pemerintah tidak menjalankan putusan MA yang mengabulkan judicial review yang diajukan oleh YKMI tersebut maka pemerintah atau Kemenkes telah melakukan pelanggaran hukum.
“Maka sejak keluarnya putusan MA tersebut, pemerintah berkewajiban untuk melakukan putusan itu. Semua vaksin harus halal. Kalau diduga selama ini vaksin tersebut tidak halal berarti kan melanggar hukum,” katanya.
Sementara, somasi yang dilayangkan YKMI merupakan sebuah peringatan karena pemerintah mengabaikan putusan MA soal jaminan ketersediaan dan pemberian vaksin halal.
“Artinya sebuah peringatan agar Kementerian Kesehatan melaksanakan putusan Mahkamah Agung terkait vaksin halal yang diberikan kepada masyarakat,” katanya.
HKTI Usulkan HPP Gabah Naik Jadi Rp6.757
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (BAPANAS) berkomitmen melakukan penyesuain harga pembelian pemerintah (HPP) gabah. HKTI usulkan HPP gabah naik jadi Rp6.757.
